TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan program prioritas penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan secara tepat.

Baca juga: Penyerapan APBD Kalah dengan Ahok, Anies Baswedan Punya Jawaban

Anies Baswedan ingin pembangunan dalam program prioritas merupakan wujud dari APBD, bukan dari sumber pendanaan lain, yaitu corporate social responsibility (CSR) dan koefisien lantai bangunan (KLB) dunia usaha.

"Ketika hasilnya kita lihatnya KLB, kita lihatnya dana CSR, lah yang APBD-nya mana?," kata Anies Baswedan di Balai Kota pada Kamis, 18 Juli 2018.

"Sering kita lihat program prioritas dananya bukan APBD. Karena APBD-nga tidak di-channel-kan dengan jelas."

Baca juga: NJOP di 15 Wilayah DKI Ini Naik Sekitar 20 Persen, Alasannya?

Anies Baswedan baru saja mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah. Jumlah kegiatan itu mencapai 60 hal. Sebelumnya, Anies Baswedan terlebih dahulu telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah.

Untuk lebih memperjelas pelaksanaan program kerjanya, Anies Baswedan juga akan segera mengeluarkan instruksi gubernur. Seluruh aturan itu, lanjut Anies, dibuat untuk menerjemahkan visi dan misinya yang juga sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

"Tapi kalau lihat program RPJMD itu kan banyak banget," katanya.

Simak juga: APBD DKI 2018 Jadi Sorotan, Anies Baswedan: Saya Bersyukur

Pada era Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama atau Ahok, sejumlah proyek menggunakan dana CSR dan KLB. Antara lain pembangunan jalan simpang susun Semanggi, Resto Apung Muara Angke, beberapa pedestrian dan sejumlah ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

Gubernur Anies Baswedan ingin pembangunan proyek strategis di Jakarta harus menggunakan dana APBD, bukan swasta yang memiliki banyak kepentingan.