Sejumlah pejabat baru yang mengisi jabatan wali kota Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, dan sejumlah pejabat tinggi DKI saat dilantik dan disumpah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, 5 Juli 2018. Tempo/Amston Probel
TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan segera mengeluarkan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran prosedur kasus perombakan jabatan Wali Kota, Bupati, dan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Wakil Ketua Komisi ASN (KASN) Irham Dilmy menjelaskan pihaknya telah siap untuk menggelar penyelidikan atau pembahasan terkait dugaan pelanggaran ini karena dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. Baca : Semua Pejabat yang Dicopot Anies Ditempatkan di Institusi Ini
Selain itu, KASN juga telah memeriksa kesaksian dari pihak Pemprov DKI Jakarta dan pejabat yang terkena perombakan.
Pembahasan akan diadakan pada hari ini, Selasa 24 Juli 2018. Hasil rapat tersebut akan berupa rekomendasi yang bisa menguatkan keputusan Pemprov DKI atau mengoreksi kebijakan tersebut.
"Kalau pergantiannya tidak sah, maka mereka yang diganti jabatannya harus dikembalikan atau ditempatkan dengan posisi yang setara agar hak-haknya tidak berkurang. Sebaliknya, kalau pergantian sah maka kami akan memperkuatnya," katanya, Senin, 23 Juli 2018.
Irham menambahkan biasanya proses penyelidikan tidak berlangsung berlarut-larut. Rekomendasi dari KASN bersifat final dan mengikat.
Bila Pemprov DKI Jakarta tidak mengikuti rekomendasi KASN, maka laporan tersebut akan diteruskan kepada Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dalam pasal 33 disebutkan KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta yang melanggar sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Komisioner KASN RI I Made Suwandi menyebutkan ada beberapa pejabat yang terkena perombakan melapor ke Komisi ASN. Pelaporan tersebut dilanjutkan dengan memanggil pihak Pemprov DKI Jakarta, diwakili oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, untuk memberikan kesaksian dan dokumen yang bisa menguatkan keputusan perombakan.
