Sandiaga Ajak KPK Usut Dugaan Korupsi Rehabilitasi 119 Sekolah

Reporter

Adam Prireza

Editor

Dwi Arjanto

Selasa, 7 Agustus 2018 14:12 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat meresmikan Gerai Tani OK OCE di Pusat Pelatihan Pertanian, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Selasa, 7 Agustus 2018. TEMPO/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta polisi mengusut tuntas dugaan korupsi rehabilitasi 119 sekolah di ibukota. Bahkan ia mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengungkap kasus tersebut.

“Jadi kami usut tuntas, kupas. Kalau misalnya ada KPK, polisi, silahkan. Kami akan kerja sama sesuai ketentuan,” ujar Sandiaga di Pusat Pelatihan Pertanian, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Selasa, 7 Agustus 2018.
Baca : Kata Sandiaga Uno Soal Omzet Food Station Tjipinang Tembus Rp 1 T

Sandiaga mengatakan bahwa pengungkapan kasus itu menjadi penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, dan bebas dari korupsi.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan Jayamarta mengungkap temuan Inspektorat DKI dalam dugaan korupsi rehabilitasi 119 sekolah. Menurut Adi, Inspektorat DKI Jakarta menduga ada kegagalan konstruksi dalam proses rehabilitasi 119 sekolah di Jakarta itu.

"Mereka menemukan dugaan adanya kegagalan konstruksi dalam proses pembangunan tersebut," kata Adi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 2 Agustus 2018.

Polisi sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi anggaran rehabilitasi 119 sekolah di Jakarta pada 2017. Adi mengatakan, Inspektorat DKI melaporkan dugaan korupsi proyek tersebut ke Polda Metro.

Rehabilitasi berat 119 gedung sekolah di lima kota di Jakarta pada 2017 ditengarai bermasalah. Inspektorat DKI Jakarta tengah menyelidiki dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan renovasi sekolah dengan pagu anggaran daerah sekitar Rp 196,6 miliar itu.
Simak juga :
Hakim Tolak Praperadilan Status Luna Maya dan Cut Tari, Sebab...

Kepala Inspektorat DKI Michael Rolandi mengatakan lembaganya tengah menelisik apakah kontraktor proyek tersebut, PT Murni Konstruksi Indonesia, merenovasi 119 sekolah sesuai dengan kontrak atau tidak.

Inspektorat juga menelusuri dugaan manipulasi material konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. “Makanya dicek secara menyeluruh,” ujar Michael di Balai Kota, Selasa, 10 Juli 2018.

Rehabilitasi berat 119 sekolah di Ibu Kota menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. PT Murni Konstruksi memenangi lelang renovasi sekolah itu dengan harga penawaran Rp 180,2 miliar. Adapun nilai harga perkiraan sendiri proyek itu Rp 191,8 miliar.

ADAM PRIREZA | LANI DIANA

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

7 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

7 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Rio Reifan Tidak Dapat Rehabilitasi karena Terjerat Kasus Narkoba 5 Kali

8 jam lalu

Rio Reifan Tidak Dapat Rehabilitasi karena Terjerat Kasus Narkoba 5 Kali

Polisi tak akan melepas Rio Reifan untuk menjalani rehabilitasi karena sudah lima kali terjerat kasus narkoba.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

13 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

16 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya