TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta tahun 2017. Predikat ini menjadi prestasi yang mengesankan untuk Anies Baswedan yang baru delapan bulan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
Di balik prestasi itu, ternyata beragam masalah yang muncul pada selama 2013-2016 -- dan membuat DKI tidak pernah mendapat WTP— belum sepenuhnya tuntas. Bahkan, berdasarkan investigasi Tempo, banyak aset DKI yang hilang dan terancam lepas karena pencatatannya amburadul.
Investigasi Tempo itu terselenggara atas kerja sama dengan Change.org dan Kita Bisa dalam program #Bongkar. Hasil investigasi itu telah diterbitkan dalam Majalah Tempo edisi 30 Juli-5 Agustus 2018.
Salah satu aset yang menjadi sorotan adalah lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Lahan itu dibeli oleh pemerintah DKI di era Basuki Tajahaja Purnama sebesar Rp 775 miliar untuk dijadikan rumah sakit kanker. Namun BPK menilai harga itu terlampau mahal Rp 191 miliar. BPK kemudian merekomendasi pemerintah agar menagih kelebihan pembayaran itu.
Hingga pemerintahan berganti, rekomendasi BPK itu tidak bisa dipenuhi karena Yayasan Sumber Waras menolaknya. Penolakan itu ditegaskan oleh pengurus yayasan saat bertemu langsung dengan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Dalam pertemuan itu akhinya disepakati untuk membatalkan jual beli lahan. Hanya saja pembatalan ini harus dilakukan lewat pengadilan.
Sampai saat ini proses pembatalan ke pengadilan belum dilakukan oleh pemerintah. Walhasil, pembelian lahan Sumber Waras yang dipersoalkan BPK masih menggantung. Namun masalah ini tidak menjadi sandungan bagi BPK untuk memberikan predikat WTP. ”Kami nilai dari sisi kepatuhan,” ujar Pelaksana Tugas Kepala BPK Jakarta Aryo Seto Bomantari. ”Sepanjang masalah itu diungkapkan dan dilaporkan, jadi bukan masalah."
