Pekerja merapikan halaman Balai Kota, Jakarta, 15 Oktober 2017. Pemprov DKI menghias sebagian gedung Balai Kota untuk digunakan untuk acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Tempo/Fakhri Hermansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus pusat Partai Gerindra memberi instruksi kepada kadernya agar tidak membuat panas polemik pergantian Wagub DKI Jakarta. Kader di Gerindra Jakarta diminta menunggu keputusan dari Ketua Umum Prabowo Subianto.
"Yang kami anggap tidak kondusif akan kami beri sanksi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Senin 27 Agustus 2018.
Menurut Dasco, instruksi akan dibuat ketua umum karena melihat perbedaan pendapat yang muncul. Para kader diminta mengikuti aturan yang berlaku tentang mekanisme pengisi kursi Wagub DKI Jakarta yang kosong karena ditinggal Sandiaga Uno menjadi cawapres.
Dasco dimintai komentarnya setelah Ketua Gerindra Jakarta Muhammad Taufik terlibat konflik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tentang siapa pengganti Sandiaga. Partai Gerindra dan PKS berhak mengajukan nama sebagai koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada 2017.
Taufik menyatakan menolak kesepakatan yang diaku pernah ditekennya dengan PKS. Saat itu, sebagai ganti dukungan untuk pasangan Prabowo-Sandiaga sebagai capres dan cawapres, Taufik mengaku dipaksa menyepakati kalau jatah wagub DKI Jakarta untuk PKS.
Hingga hari ini, bertepatan dengan rapat paripurna DPRD yang membacakan secara resmi pemberhentian Sandiaga Uno, belum jelas siapa yang akan menjadi pengganti. Taufik sendiri telah menggalang dukungan untuk dirinya yang akan mengisi Wagub DKI Jakarta.
