Pilpres 2019, KPU DKI Coret 5.429 Data Pemilih Ganda

Senin, 17 September 2018 08:43 WIB

Seorang panitia pemungutan suara mengecek surat panggilan pemilih saat pemungutan suara ulang Pemilu Legislatif 2014 di Lingkungan Wanasari, Denpasar, Bali (20/4). KPU Denpasar melakukan pemilu ulang di 2 TPS karena adanya dugaan sejumlah pemilih ganda pada Pemilu Legislatif 9 April lalu. (TEMPO/Johannes P. Christo)

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan KPU DKI Jakarta telah menindaklanjuti dugaan temuan 10.626 data pemilih ganda.

Baca: Universitas Indonesia Dukung Siapa di Pilpres 2019? Ini Jawabnya

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin mengatakan temuan dugaan DPT ganda terlihat dari pengurangan DPT DKI Jakarta yang sebelumnya sebanyak 7.211.891 pemilih menjadi 7.206.62 pemilih.

"Artinya terdapat 5.429 pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada DPT yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tindak lanjut KPU merupakan langkah maju untuk menghasilkan DPT yang akurat," kata Burhanuddin seperti dikutip dalam siaran pers, Minggu 16 September 2018.

Bawaslu DKI akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan warga Jakarta yang memenuhi syarat dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilpres 2019 nanti.

Menurut Burhanuddin, mereka yang terdapat dalam DPT Pemilu 2019 adalah warga negara yang sudah memiliki e-KTP dan pemilih potensial yang sudah melakukan melakukan perekaman e-KTP dan akan berumur 17 tahun pada saat pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019.

Data yang disebut DPT ganda adalah yang diklasifikasikan memiliki NIK nama ganda, NIK nama tanggal lahir ganda, NIK sama dan nama tanggal lahir ganda.

Advertising
Advertising

"Kami mengapresiasi kerja KPU DKI Jakarta sehingga DPT bisa diperbaiki. Ini adalah komitmen kita bersama untuk menjaga hak pilih warga negara," ucapnya.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta menemukan 10.626 data pemilih yang dianggap ganda dengan klasifikasi terdiri NIK nama ganda, NIK nama tanggal lahir ganda, NIK sama, dan nama tanggal lahir ganda.

Baca: Blak blakan Situasi Jelang Pilpres, Ini Pilihan Wahidin Halim

Temuan dugaan DPT ganda menjelang Pilpres 2019 yang direkomendasikan ke KPU Jakarta setelah dilakukan verifikasi faktual di lapangan terbukti terdapat 1.332 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Berita terkait

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

14 jam lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

15 jam lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

15 jam lalu

KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar

KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

16 jam lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

17 jam lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

20 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

3 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya