TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membantah kabar mangkraknya proyek pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Kepulauan Seribu.

"Pada prinsipnya, pekerjaan itu tidak ada yang mangkrak," kata M. Reva Sastrodiningrat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, seperti dikutip Koran Tempo terbitan Rabu 19 September 2018.

Baca juga: Hadiri Forum Bisnis Rusia, Sandiaga Promosi Kepulauan Seribu

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengeluhkan mangkraknya pembangunan dua pulau dalam proyek pengembangan wisata KSPN. Pergantian kontraktor penggarap diduga menjadi penyebab pengerjaan yang tak kunjung rampung.

"Iya, sempat mangkrak," kata Bupati Kepulauan Seribu, Husein Murad, kepada Koran Tempo, Selasa 18 September 2018.

Reva Sastrodiningrat menjelaskan bahwa Kementerian PUPR membangun sejumlah infrastruktur, mulai dari pembangunan drainase, air limbah, fasilitas toilet bagi wisatawan, MCK komunal, hingga penataan pedagang kaki lima, dan sejumlah fasilitas lainnya. Proyek tersebut dikerjakan secara multiyear dalam tahun anggaran 2017-2018.

Menurut pejabat di Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Strategis PUPR itu, proyek tersebut menelan anggaran Rp 36 miliar. Targetnya, proyek bakal rampung pada 15 Desember mendatang.

Dia membeberkan bahwa lembaganya memang sempat menghentikan pengerjaan proyek di Pulau Tidung selama dua pekan. Tujuannya untuk melakukan review terkait desain kajian dan finalisasi anggaran yang perlu dikeluarkan. Selepas itu, proyek kembali dilanjutkan hingga kini. Sedangkan proyek di Pulau Untung Jawa tetap berlanjut tanpa kendala.

Dalam proses review tersebut perlu ada addendum kontrak yang perlu dimasukkan dalam berkas proyek. Kata Reva, pihaknya sengaja melakukan itu untuk memastikan tidak ada kerugian. "Untuk memastikan jangan sampai sudah pesan beton, baja, dan lain-lain tapi tidak termanfaatkan," ucap dia.

Reva juga menjawab kritik mengenai ketidakberpihakan terhadap kesehjateraan masyarakat setempat. Menurut dia, pemerintah membangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional menggunakan skema atraksi (daya tarik daerah), amenitas (sarana penunjang), dan aksesibilitas (infrastruktur).

Pemerintah sengaja membangun infrastruktur terlebih dulu, kemudian membangun daya tarik dan sarana penunjang di Kepulauan Seribu.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan fisik infrastruktur di Kepulauan Seribu telah mencapai lebih dari 78 persen.

"Awal bulan Agustus pekerjaan di Pulau Tidung sempat terhenti selama 2 minggu dikarenakan ada penyesuaian rencana untuk bangunan foocourt dan kios," katanya. Dia juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Pulau Untung Jawa tetap berjalan. Saat ini ada sekitar 64 pekerja yang masih menyelesaikan proyek pembangunan di Kepulauan Seribu.