Ratna Sarumpaet Pakai Dana DKI, DPRD: Apa Dia Tokoh yang Layak?

Editor

Ali Anwar

Sabtu, 6 Oktober 2018 08:23 WIB

Aktivis Ratna Sarumpaet mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Dirkrimum Polda Metrojaya, Jakarta, Jumat 5 Oktober 2018. Ratna Sarumpaet Tersangka penyebaran berita bohong atau hoax tentang penganiayaan dirinya resmi menjadi tahanan Polda Metro Jaya hingga 20 hari ke depan. ANTARA FOTO/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi B Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Yuke Yurike, mempertanyakan pemberian dana untuk Ratna Sarumpaet, sehingga Pemerintah DKI Jakarta memberi sponsor untuk kongres di Cile.

Baca juga: Begini Suasana Rumah Ratna Sarumpaet Pasca Penangkapan

"Apa karena dia tokoh yang memang patut diberikan atau menginspirasi atau penggerak apa," kata Yuke di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Oktober 2018.

Selain itu, ujar Yuke, Ratna Sarumpaet mengajukan permohonan bantuan dana bukan atas namma lembaga, melainkan pribadi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Yuke menilai, ada kejanggalan dalam pencairan dana untuk Ratna Sarumpaet. Kejanggalan itu dilihat dari aspek penerima dana dan manfaat pemberian uang bagi Pemerintah DKI.

Advertising
Advertising

Karena itulah, dia berencana meminta penjelasan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. "Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dipanggil biar tidak berlarut," ujar Yuke.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Asiantoro membenarkan, Ratna Sarumpaet mengajukan surat permohonan bantuan dana kepada Pemerintah DKI Jakarta. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI menerima surat itu pada 31 Januari 2018.

Asiantoro menyebutnya, sebagai dana perjalanan dinas. Nilainya mencapai Rp 70 juta untuk biaya tiket dan uang saku. Adapun Ratna Sarumpaet mengajukan permohonan itu atas nama pribadi.

Baca juga: Ratna Sarumpaet Disponsori DKI, Anies: Seniman Lain Juga Begitu

Dalam suratnya, Ratna Sarumpaet menjelaskan dana tersebut untuk menghadiri undangan The 11th Women Playwrights International Conference 2018 di Santiago, Cile, pada 7-12 Oktober 2018.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun meneruskan surat itu kepada Asiantoro. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI kemudian mengusulkan pemberikan dana kepada Biro Administrasi Sekretariat Daerah (ASD). Menurut dia, biaya perjalanan dinas seperti untuk Ratna Sarumpaet merupakan tugas pokok dan fungsi Biro ASD.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

2 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

8 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

15 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

25 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

36 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

42 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

44 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

47 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

47 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

48 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya