Aktivis Ratna Sarumpaet (tengah) dengan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018. Ratna Sarumpaet, tersangka penyebaran berita bohong atau hoax tentang penganiayaan dirinya, resmi menjadi tahanan Polda Metro Jaya selama 20 hari. ANTARA FOTO/Reno Esnir
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menghitung jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Ratna Sarumpaet setelah aktivis itu batal berangkat ke Cile. Sebelum ditangkap Polda Metro Jaya, Ratna Sarumapaet hendak mengikuti konferensi internasional perempuan penulis drama di Kota Santiago, Cile.
"Uangnya harus dikembalikan karena (Ratna) tak jadi berangkat," kata Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta, Muhammad Mawardi, Ahad 8 Oktober 2018.
Mawardi menerangkan, setelah dihitung berapa uang yang tak dipergunakan, Biro Administrasi menyurati Ratna supaya mengembalikan sisa uang itu. Tapi dia mengaku belum mengetahui tenggat pengembalian uang.
Uang bantuan sebesar Rp 70 juta yang diterima Ratna Sarumpaet dari pemerintah DKI Jakarta sedianya digunakan untuk akomodasi dan transportasi konferensi The 11th Women Playwrights International Conference 2018.
Permohonan sponsor disampaikan oleh Ratna melalui surat bertanggal 31 Januari 2018 kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Ratna menyebutkan bahwa dia adalah anggota senior kongres itu, sehingga ingin mengikuti konferensi tersebut.
Ratna Sarumpaet sedianya terbang pada pukul 21.00 WIB dari Bandara Soekarno-Hatta menggunakan Turkish Airlines pada Kamis lalu. Tetapi dia lebih dulu dijemput polisi lantaran Ratna telah dicekal oleh Imigrasi.
Mantan juru kampanye timses Prabowo-Sandiaga itu kini menjadi tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya karena kasus penyebaran kabar bohong soal penganiayaan terhadap dirinya. Informasi hoax tersebut sampai menjadi viral di media sosial dan membuat calon Presiden Prabowo Subianto beserta tim suksesnya menggelar konferensi pers mengutuk kekerasan itu pada Selasa malam pekan lalu.
Kuasa hukum Ratna, Insank Nasrudin, menyatakan belum mengetahui kewajiban kliennya mengembalikan uang sponsor. "Belum ada surat dari Pemprov," ujar dia.
Ketua Komisi B Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, Abdurrahman Suhaimi, mengatakan Dinas Pariwisata harus menjelaskan urgensi pemberian dana sponsor kepada Ratna Sarumpaet. "Kami ingin tahu prosesnya," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
