Ratna Sarumpaet Batal ke Cile, DPRD: Harus Kembalikan Rp 70 Juta

Senin, 8 Oktober 2018 18:01 WIB

Penyidik Polda Metro Jaya menangkap Ratna Sarumpaet di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis malam, 4 Oktober 2018. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan seniman yang kini menjadi tersangka kasus hoax, Ratna Sarumpaet, harus mengembalikan uang Rp 70 juta yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Menurut Undang-Undang harus dikembalikan, karena dia (Ratna Sarumpaet) tidak jadi berangkat," ujar Prasetyo di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Oktober 2018.

Baca : Kasus Hoax, Pengacara: Ratna Sarumpaet Siap Hadapi Semua Laporan

Lebih lanjut, Edi mengatakan heran dengan pemberian dana Rp 70 juta oleh Pemprov DKI Jakarta itu. Sebab, dana itu diberikan secara langsung kepada Ratna tanpa melalui organisasi atau yayasan. Menurut Edi, seharusnya pengajuan dana itu melalui sebuah yayasan.

"Dan dana DKI itu harusnya hibah kepada satu lembaga yayasan. Nanti yayasan yang menunjuk satu orang untuk diberangkatkan," ujar Edi.

Sebelumnya, dalam surat bertanggal 31 Januari 2018, Ratna Sarumpaet mengajukan permohonan sponsor kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di surat itu, Ratna mengatakan dirinya adalah anggota senior dalam kongres, sehingga ia ingin mengikuti konferensi itu kembali.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lalu menyetujui pengajuan dana itu. Uang perjalanan dinas sebesar Rp70 juta diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Ratna Sarumpaet. Uang itu untuk membiayai akomodasi Ratna Sarumpaet yang akan menghadiri Women Playwrights International Conference 2018 di Santiago, Cile.

Namun, saat akan terbang ke Santiago, Cile via Istanbul, seorang diri dengan maskapai penerbangan Turkish Airlines pada Kamis, 4 Oktober 2018 pukul 21.00 WIB, Kepolisian Resor Bandara Soekarno Hatta menahan Ratna di Terminal 2 Bandara Soekarno - Hatta setelah memperoleh informasi dari Polda Metro Jaya.
Simak juga :
Polisi Gerebek Prostitusi di Apartemen di Kota Bekasi, Modusnya?

Kini, tak hanya DPRD DKI yang meminta dana itu dikembalikan oleh Ratna. Tetapi Pemprov DKI juga meminta hal yang sama.

Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Muhammad Mawardi mengatakan Biro Administrasi DKI Jakarta akan melakukan penghitungan soal dana yang mungkin sudah terpakai oleh Ratna Sarumpaet, seperti misalnya pembelian tiket pesawat. Setelah penghitungan selesai, maka akan muncul total uang yang harus dikembalikan oleh Ratna Sarumpaet.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

7 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

19 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

29 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

40 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

46 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

48 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

51 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

52 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

52 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya