Bawaslu Panggil Pelapor dan Guru Terduga Hasut Murid Benci Jokowi

Reporter

Adam Prireza

Editor

Ali Anwar

Jumat, 12 Oktober 2018 16:26 WIB

Siswa SMAN 87 Jakarta Selatan menggelar aksi dukungan terhadap Nelty Khairiyah, guru yang diduga mendoktrin anti - Jokowi. Kamis, 11 Oktober 2018. Tempo/Zara Amelia

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Puadi mengatakan pihaknya memanggil pelapor dan Nelty Khairiyah, guru SMAN 87 Jakarta terduga menghasut murid untuk membenci Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Tertekan, Guru Terduga Hasut Murid Benci Jokowi Batal Diperiksa

“Setelah Salat Jumat tadi sudah kami kirimkan suratnya,” kata Puadi saat Tempo hubungi pada Jumat, 12 Oktober 2018. Adapun pihak yang dipanggil, kata Paudi, adalah Kepala SMAN 87 Jakarta, Patra Patiah, Nelty Khairiyah, serta orang yang melaporkan kasus ini kepada Patra lewat pesan pendek.

Mereka diminta datang ke Kantor Bawaslu DKI Jakarta pada Senin, 15 Oktober 2018 untuk menjalani proses klarifikasi. Paudi menyebut telah mengetahui identitas pelapor berdasarkan pelacakan nomor telefon yang ia gunakan untuk menghubungi Kepala SMAN 87.

“Kami minta Bawaslu Jakarta Selatan untuk mengirim panggilan ke SMAN 87. Sedangkan untuk pelapor, karena di Jakarta Barat, kami sudah minta Bawaslu setempat,” ujar Puadi.

Advertising
Advertising

Kabar mengenai aduan siswa tentang terduga guru SMAN 87 Nelly Khairiyah menghasut murid untuk membenci Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Anies Minta Guru yang Doktrin Siswa Anti Jokowi Ditarik Sementara

Dalam informasi yang dihimpun, seorang pengadu menyebutkan guru tersebut memperlihatkan video gempa di Palu kepada para siswa. Pengadu menyebutkan guru tersebut menyalahkan Jokowi atas banyaknya korban bergelimpangan dalam bencana di Palu.

Kepala SMAN 87 Jakarta Patra Patiah telah menonaktifkan sementara guru Nelty sebagai guru di SMAN 87 Jakarta per 11 Oktober 2018n. Saat ini, kata Patra, Nelty diperiksa untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Dinas Pendidikan DKI. Status nonaktif tersebut akan dicabut usai kasus dugaan doktrin itu selesai dan kondisi kesehatan Nelty telah pulih.

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

3 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

9 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

13 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

16 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

16 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya