Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan saat peresmian rumah DP nol rupiah di kawasan Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat, 12 Oktober 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan balik mempertanyakan data penggusuran hasil penelitian LBH Jakarta. Menurut dia, tak pernah ada perintah penggusuran selama memimpin Jakarta.
Pernyataannya itu jauh berbeda dari data LBH yang menemukan penggusuran hingga sebanyak 91 kali selama setahun Anies Baswedan memimpin Jakarta. Usia setahun itu genap hari ini, Selasa 16 Oktober 2018.
Anies Baswedan menjelaskan, eksekusi berupa penggusuran bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dan tak berkaitan dengan Pemerintah DKI Jakarta. Ia menegaskan tak pernah menyetujui permintaan intervensi untuk mengosongkan kawasan dari pihak-pihak yang terlibat sengketa.
"Buktikan dulu itu di mana," ujar Anies Baswedan saat menerima tim Tempo di Balai Kota DKI, Senin 15 Oktober 2018.
Dalam pernyataan terbarunya Selasa 16 Oktober, Anies Baswedan menegaskan kembali keraguannya atas data penggusuran tersebut. "Saya tidak mau bilang tidak benar. Yang mengatakan yang harus membuktikan, bukan saya yang membuktikan," ujar dia.
Berdasarkan penelitian LBH Jakarta bertajuk "Mengais di Pusaran Janji" pada 2017 dan "Masih Ada" pada 2018. penggusuran era Anies pada 2017 terjadi sebanyak 12 titik dan pada 2018—hingga September—sebanyak 79 titik. Data LBH juga menyebutkan, selama Januari hingga September 2018 saja, korban penggusuran mencapai 366 keluarga dan 866 unit usaha.
Siti, 36 tahun, salah satu warga korban penggusuran di Jalan Tenaga Listrik, Tanah Abang, Jakarta Pusat. TEMPO/M. Yusuf Manurung
“Penggusuran tanpa pemberitahuan layak seperti yang dialami PKL Tanah Abang dan PKL Ikan hias Jatinegara,” bunyi pernyataan dari LBH Jakarta.
Tempo mencatat peristiwa penggusuran yang terjadi di pengujung 2017, yakni di sekitar Kanal Banjir Barat. Penggusuran membuat sejumlah penduduk setempat mengungkap kekecewaannya kepada Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno.
"Kita milih dia, malah gak milih Ahok," kata Siti, satu warga di lokasi penggusuran, Senin 13 November 2017.
Saat itu Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede, mengatakan bahwa penggusuran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan yang selama ini diisi dengan bangunan liar. Penggusuran dilakukan terhadap 101 bangunan liar di Jalan Tenaga Listrik dan 50 bangunan di daerah Cideng.
