TEMPO.CO, Bekasi - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengeluhkan pemerintahan Gubernur DKI Anies Baswedan yang tak pernah mengundangnya untuk membahas kerja sama kedua wilayah. Kekecewaannya ini blak-blakan diungkapkan Rahmat karena dana hibah kemitraan era Jokowi dan Ahok mandek di tahun 2018.

Baca: Kisruh Dana Hibah Sampah Kota Bekasi, Anies: Kami Sudah Membayar

"Seharusnya Gubernur ngundang kita ke sana seperti jaman Pak Ahok ke Balai Kota," kata Rahmat di Bekasi, Jumat, 19 Oktober 2018.

Sebagai wujud kekecewaan terhadap pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, Kota Bekasi sudah dua kali mencegat truk sampah DKI yang hendak ke Bantargebang. Pencegatan pertama terjadi Rabu lalu dan disusul penghentian kedua pada Jumat, 19 Oktober 2018.

Kini Rahmat Effendi minta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk bertemu langsung dengannya di TPST Bantargebang. Rahmat enggan membahas perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan TPST Bantargebang jika diwakilkan pejabat, meskipun sekelas sekretaris daerah, karena bukan pembuat keputusan.

"Kalau sekarang saya tidak mau (jika diundang ke Balai Kota oleh Gubernur). Gubernur yang harus lihat ke Bantargebang, nanti saya yang mengantar," kata Rahmat.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membahas sumur artesis untuk warga Bantargebang dengan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Humas Kota Bekasi

Rahmat menilai sebetulnya kompensasi dari keberadaan TPST Bantargebang yang diberikan DKI kepada Kota Bekasi tak sebanding. Sebab, keberadaan TPST Bantargebang cukup mengganggu warganya, khususnya di Kecamatan Bantargebang.

Sejak setahun memimpin Jakarta, Anies Baswedan memang belum pernah mendatangi Bantargebang. Anies justru datang ke lokasi pembuangan sampah itu pada akhir tahun 2016, atau menjelang Pilkada 2017.

Hubungan Kota Bekasi dan DKI Jakarta memanas setelah dana hibah kemitraan tahun 2018 tak dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejumlah alasan diungkapkan, seperti DKI tak mempunyai anggaran karena butuh dana besar untuk Asian Games di Jakarta hingga program OK OCE.

Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi Marlina Lucianawati, hal ini pernah diutarakan oleh Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno ketika mengunjungi Bantargebang.

Pemprov DKI beralasan, dana kemitraan 2018 tak dikucurkan lantaran Pemerintah Kota Bekasi tak dapat menyerap kucuran tahun 2017. Dana hibah kemitraan tahun itu mencapai Rp 250 miliar, hanya untuk pembangunan jembatan Jatiwaringin yang terserap senilai Rp 50 miliar.

Baca: Bekasi Minta Dana Hibah 2019 ke Anies Rp 1 Triliun, Untuk Apa?

Sedangkan, dana hibah kemitraan Rp 200 miliar untuk pembangunan flyover Rawapanjang dan Cipendawa baru terserap Rp 25 miliar. Sisanya akan diserap 100 persen tahun 2018.