TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berang dengan pernyataan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang mengancam akan menutup TPST Bantargebang jika Pemerintah Provinsi DKI tak segera ambil keputuskan soal dana hibah kemitraan yang mandek.

"Seakan-akan DKI tidak bertanggung jawab. Padahal DKI menunaikan semua tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian," ujar Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Minggu 21 Oktober 2018.

Baca juga: DKI Tak Kucurkan Hibah, Wali Kota Bekasi Ancam Tutup Bantargebang

Anies Baswedan mengatakan permohonan dana sebesar Rp 2 triliun yang diajukan Pemerintah Kota Bekasi merupakan dana kemitraan atau disebut juga dana tak wajib. Ia menyebut dana itu tak ada kaitannya dengan sampah warga Jakarta yang dibuang ke TPST Bantargebang yang lokasinya di Kota Bekasi.

"Kewajiban DKI kepada Pemkot Bekasi hanya dana kompensasi Rp 138 miliar dengan tambahan utang tahun 2017 senilai Rp 64 miliar. Kami sudah tunaikan itu," kata Anies Baswedan.

Lebih lanjut, Anies menceritakan Pemerintah Kota Bekasi awalnya mengajukan proposal permohonan dana Rp1 triliun pada Februari 2018. Pemerintah DKI lalu merespon dan mengadakan pertemuan dengan Pemkot Bekasi pada bulan Mei 2018.

Pada pertemuan itu DKI mempertanyakan rincian pengeluaran dana triliunan itu. Namun, perwakilan Pemkot Bekasi yang hadir tak dapat memberikan rincian tersebut.

"Tidak mungkin Pemprov DKI memproses tanpa ada rincian dan gelondongan begini," ujar Anies.

Setelah pertemuan itu, Pemkot Bekasi baru mengirimkan rinciannya pada 18 Oktober 2018. Namun, permohonan itu membengkak menjadi Rp 2 triliun. Selain itu, rincian tiba sehari setelah insiden penahanan 20 truk sampah milik DKI di Bekasi Barat.

Baca juga: Kisruh Dana Hibah, Wali Kota Bekasi Siap Tolak Undangan Anies

Pada rincian permohonan dana itu, Pemkot Bekasi mengajukan dana untuk proyek flyover Rawa Panjang Rp 188 miliar, proyek flyover Cipendawa Rp 372 miliar, pembangunan crossing Buaran Rp 16 miliar, penataan pedestrian dan pelebaran jalan Curug Rp72 miliar, penataan pedestrian dan pelebaran jalan Kapin Rp120 miliar, bidang sumber daya air Rp16 miliar, peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi Rp5 miliar, serta lanjutan penataan dan pembangunan pedestrian jalan Siliwangi Rp1,2 triliun.

Anies Baswedan memastikan permohonan dana kemitraan itu di luar perjanjian kerja sama soal sampah. Selain itu, selama ini permohonan itu tak bisa diproses karena Pemkot Bekasi tak kunjung memberikan rinciannya.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi marah karena dana hibah kemitraan DKI Jakarta tahun 2018 dihentikan. Adapun DKI hanya memberikan dana hibah kompensasi Bantargebang senilai Rp 194 miliar. Pemerintah Bekasi kemudian menyetop truk-truk sampah milik DKI di pusat Kota Bekasi yang akan ke TPST Bantargerang.

Rahmat Effendi, politikus Partai Golkar, membandingkan Anies Baswedan dengan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Joko Widodo dan Basuki Purnama atau Ahok yang memberikan dana kemitraan kepada Kota Bekasi.

Berdasarkan catatan Tempo, di era Gubernur Ahok, Kota Bekasi menadah dana hibah kemitraan yang terus melonjak nilainya dari tahun ke tahun. Pada 2015, hibah yang diterima senilai Rp 90 miliar, pada 2016 naik jadi Rp 200 miliar, dan 2017 dapat Rp 250 miliar.

Simak juga: Kisruh Hibah untuk Bekasi, Anies Anggap Semua Sudah Diserahkan

Rahmat Effendi menilai kompensasi yang sudah diberikan tahun ini tak sebanding dengan dampak keberadaan TPST Bantargebang untuk warga Kota Bekasi. Dia menyambung, butuh komitmen dalam perjanjian kerja sama yang telah dibuat.

“Saya kira kalau tidak ada keputusan, akan berlanjut (penghadangan truk). Jangankan dihentikan, ditutup (TPST Bantargebang) juga bisa,” kata Rahmat Effendi mengomentari sikap Gubernur Anies Baswedan.