DKI Tak Kucurkan Hibah, Wali Kota Bekasi Ancam Tutup Bantargebang

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kanan) bersama Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memberikan keterangan terkait pertemuan di Balaikota, Jakarta, 25 November 2015. Pertemuan tersebut membicarakan perjanjian antara pemerintah DKI dengan Pemerintah Kota Bekasi terkait pembuangan sampah warga Jakarta di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, Bekasi, Jawa Barat. TEMPO/M. Iqbal Ichsan

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kanan) bersama Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memberikan keterangan terkait pertemuan di Balaikota, Jakarta, 25 November 2015. Pertemuan tersebut membicarakan perjanjian antara pemerintah DKI dengan Pemerintah Kota Bekasi terkait pembuangan sampah warga Jakarta di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, Bekasi, Jawa Barat. TEMPO/M. Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Bekasi - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ancam tutup TPST Bantargebang jika Pemerintah Provinsi DKI tak segera ambil keputuskan soal dana hibah kemitraan yang mandek. Dana hibah kemitraan ini rutin mengalir pada era Jokowi, Ahok hingga Djarot menjadi Gubernur DKI.

    Baca: Soal Sampah Ibu Kota, Wali Kota Bekasi: Kami Bukan Pembantu DKI

    "Saya kira kalau tidak ada keputusan, akan berlanjut (penghentian truk), jangan dihentikan ditutup juga bisa," kata Rahmat Effendi di Bekasi, Jumat, 19 Oktober 2018. 

    Dinas Perhubungan Kota Bekasi sudah dua kali mencegat dan menghalangi puluhan truk sampah DKI yang hendak menuju Bantargebang. Penghentian truk sampah DKI pertama kali terjadi pada Rabu lalu dan Jumat, 19 Oktober 2018.    

    Rahmat menilai sebetulnya kompensasi dari keberadaan TPST Bantargebang yang diberikan kepada Kota Bekasi tak sebanding. Sebab, keberadaan TPST Bantargebang cukup mengganggu warganya, khususnya di Kecamatan Bantargebang.

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menunjukkan addendum PTSP Bantar Gebang yang sudah ditandatangani, di Balai Kota Jakarta, Selasa, 18 April 2017. Tempo/ Benedicta Alvinta (magang)

    Karena itu, menurut dia, butuh komitmen dalam perjanjian kerja sama yang telah dibuat. Menurut Rahmat, ada kontrak perjanjian kerja sama yang harus dipahami dan harus sama-sama dilakukan tentang hak kewajibannya.

    Rahmat juga membandingkan pemerintahan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ahok. Menurut Rahmat, pada era Ahok, Kota Bekasi selalu diundang ke Balai Kota DKI untuk membicarakan pelaksanaan dan kendala dana kemitraan itu.   

    "Seharusnya Gubernur ngundang kita ke sana seperti jaman Pak Ahok ke Balai Kota," kata Rahmat. "Kalau sekarang saya tidak mau. Gubernur yang harus lihat ke Bantargebang, nanti saya yang mengantar," kata Rahmat.

    Pada September 2017, misalnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pernah menemui Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI. Kedua kepala daerah itu duduk bersama untuk membahas masalah penyerapan anggaran untuk pembuatan sumur artesis bagi warga Bantargebang.  

    Baca: DKI Menunggak Uang Bau Sampah 5 Bulan, Bekasi Terpaksa Menalangi

    Tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI hanya mengucurkan dana kompensasi bau dan mencoret dana hibah kemitraan untuk Kota Bekasi. Alasannya, Pemerintah Kota Bekasi tak dapat menyerap kucuran tahun 2017.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Tata Tertib Penonton Debat Capres 2019, KPU Siapkan Kipas

    Begini beberapa rincian yang perlu diperhatikan selama debat Capres berlangsung pada Kamis, 17 Januari 2019. Penonton akan disediakan kipas oleh KPU.