Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) meninjau pengerjaan MRT dari atas jembatan penyeberangan orang di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad, 22 Juli 2018. TEMPO/Amston Probel.
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tak memiliki rencana menghapus koridor satu Transjakarta. Penghapusan koridor itu dinilainya bertentangan dengan rencananya membuat transportasi massal menjangkau di atas 90 persen wilayah dan penduduk Jakarta.
Rencana penghapusan koridor satu mencuat setelah PT MRT Jakarta mengeluarkan kajian mengenai penghapusan koridor satu menjelang pengoperasian moda pada Maret 2019. Adanya kajian itu diungkap langsung Agung Wicaksono, Dirut Transjakarta yang saat itu masih menjadi Direktur Operasi dan Perencanaan MRT Jakarta.
"Di masa-masa awal justru jangan ada penggeseran rute ketika MRT mau mulai. Itu masa dimana kami mulai mengintegrasikan MRT," kata Anies di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 10 November 2018.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) saat meninjau proyek stasiun mass rapid transit atau MRT Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta Pusat, 23 Agustus 2018. Anies menaiki kereta MRT dari Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sampai Stasiun Bundaran HI. Tempo/Fakhri Hermansyah
Lebih lanjut, Anies meminta semua moda transportasi tak memikirkan modanya masing-masing. Menurut Anies tak ada moda yang superior di Jakarta. "Semuanya saling membutuhkan dan terhubung," katanya.
Seperti diketahui, MRT akan melayani rute dari Lebak Bulus - Bundaran HI dengan 16 stasiun. Di rute Blok M - Bundaran HI, jalur MRT dan koridor satu Transjakarta akan saling berimpitan langsung. Di rute ini, sebagian jalur MRT akan berada di bawah tanah.
Agung mengatakan sudah mengajukan kajian soal penghapusan koridor satu itu ke Pemerintah Provinsi DKI. Menurut dia, rute berimpitan tak sehat dalam bisnis transportasi dan membuat DKI memberikan subsidi dobel untuk satu jalur, selain juga penghapusan koridor akan memaksimalkan fungsi MRT.
Agung Wicaksono kini adalah Dirut Transjakarta. Anies Baswedan menunjuknya menggantikan Budi Kaliwono melalui Rapat Utama Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Sirkuler dengan alasan penyegaran.
