Petugas DLHK Pemkot Depok mengevakuasi sisa barang dari warung yang terbawa longsor di sisi Jalan Raya Citayam, Depok, Jawa Barat, Jumat, 9 November 2018. ANTARA
TEMPO.CO, Depok - Pemerintah Kota Depok mengalokasikan dana Rp5 miliar untuk rehabilitasi bencana longsor yang terjadi di wilayah tersebut.
"Sebagian besar menggunakan biaya tak terduga (BTT), sebagian lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk jumlah persisnya kami belum tahu yang jelas kurang lebihnya Rp5 miliar," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris, di Balai Kota, Selasa 20 November 2018.
Wali Kota Depok berharap, BTT bisa cari pada akhir November sehingga rehabilitasi bisa direalisasikan pada Desember atau paling telat Januari 2019.
Namun aturan penggunaan BTT, kata Idris, masih pro kontra. Biasanya penggunaan anggaran di atas Rp200 juta untuk penanganan longsor, misalnya, harus melalui lelang.
"Ini akan kita konfirmasi lagi, syukur-syukur anggaran Rp200 juta bisa kita intervensi langsung, agar penanganan yang sifatnya darurat bisa lebih cepat," ujar dia.
Melalui BTT ini, penanganan longsor maupun banjir bisa teratasi dengan baik karena untuk anggaran murni sudah tidak ada.
"Anggaran murni jelas sudah habis, untuk itu kita berharap pada BTT ini. Sementara penanganan longsor dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan pemasangan bronjong atau cerucuk. Jangka panjangnya pembuatan turap dengan BTT," ujarnya.
Tiga titik longsor terjadi di Depok beberapa waktu lalu. Longsor pertama terjadi di RW 05, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, di sisi atas Kali Baru di Jalan Raya Bogor, Depok. Longsor juga terjadi di Jalan Benda Kramat Bukit Cengkeh 1 RT 03 RW 01 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis. Ada lima orang terjatuh dan mengalami luka-luka. Longsor terakhir terjadi di Perumahan Mutiara Depok, Sukmajaya.
