Ditunjuk Kelola Pulau Reklamasi, Jakpro Bentuk Tim dengan TGUPP

Reporter

Irsyan Hasyim (Kontributor)

Editor

Clara Maria Tjandra Dewi H.

Rabu, 28 November 2018 18:33 WIB

Suasana pulau reklamasi di Jakarta Utara, yang telah disegel pembangunannya oleh pemerintah DKI Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Dalam kegiatan penyegelan ini, pemerintah DKI Jakarta mengerahkan 300 petugas Satpol PP. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Depok - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto akan berkoordinasi dengan SKPD dan TGUPP soal model pengelolaan pulau reklamasi. Sebuah tim bersama antara Jakarta Propertindo, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) akan dibentuk terlebih dulu.

Baca: Anies Mau Bikin Jalan di Pulau Reklamasi, DPRD DKI: Tunggu Perda

“Tidak menutup kemungkinan kami juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Maritim, KLHK, dan KKP,” ujar Dwi di Universitas Indonesia, Depok, Selasa, 27 November 2018.

Jakpro, kata Dwi ditugaskan untuk mengelola sarana, prasarana, dan utilitas pulau reklamasi. Mulai dari pengelolaan sampah dan penyediaan fasilitas internet. “Prasarananya itu jalannya, jogging track-nya, bike track.”
Menurut dia, model pengelolaan yakni Business to business yang tidak merugikan semua pihak. Hal paling penting itu mengutamakan kepentingan publik. “Sesuai dengan arahan Pak Gubernur bahwa itu akan terbuka kepada publik.”
Sebelumnya, anggota Koalisi Tolak Reklamasi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, menganggap penunjukan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro sebagai pengelola pulau reklamasi terburu-buru. Sebab, pemerintah DKI masih menyusun Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
“Ini ganjil, terburu-buru karena rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi itu belum disahkan," kata Nelson, Senin, 26 November 2018.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuk Jakpro sebagai pengelola pulau C, D, dan G. Dasar hukumnya, yakni Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 yang baru disahkan pada 16 November 2018.

Menurut Nelson, seharusnya Anies menunggu RZWP3K rampung sebelum menunjuk Jakpro. Penugasan kepada Jakpro ini memperlihatkan, pemerintah DKI akan melanjutkan proyek reklamasi.

Baca: Setelah LBH, Anggota DPRD DKI Juga Kritik Pergub Reklamasi Anies

LBH Jakarta, ujar Nelson, bersikukuh menolak pembangunan pulau buatan. "Kalau kita koalisi pinginnya pulau dibongkar semua karena itu praktik buruk. Masa belum ada IMB sudah bikin bangunan," ujar dia.

Advertising
Advertising
Pulau ReklamasiJakproReklamasiTGUPPPulau

Berita terkait

Pengangkatan Girder Pertama Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B

6 hari lalu

Pengangkatan Girder Pertama Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B

Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah transportasi yang kronis di ibu kota.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Bersama Jakpro Siap kembangkan KEK Otomotif Pulomas

10 hari lalu

Bamsoet Bersama Jakpro Siap kembangkan KEK Otomotif Pulomas

Ikatan Motor Indonesia (IMI) bersama JakPro tengah mempersiapkan pemanfaatan kawasan Pulomas, Jakarta untuk dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) otomotif.

Baca Selengkapnya

Warga Kampung Bayam Dipenjara, Furqon: Psikis Saya Terganggu

20 hari lalu

Warga Kampung Bayam Dipenjara, Furqon: Psikis Saya Terganggu

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Muhammad Furqon, menyatakan terganggu secara mental setelah ditangkap Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara.

Baca Selengkapnya

Ketua Kampung Bayam Dipenjara, Kuasa Hukum: Furqon Bukan Sekadar Ingin Bebas

20 hari lalu

Ketua Kampung Bayam Dipenjara, Kuasa Hukum: Furqon Bukan Sekadar Ingin Bebas

Muhammad Furqon, warga Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berharap dirinya bisa dibebaskan dari tahanan.

Baca Selengkapnya

Kapolres Jakut Bantah Minta Eks Warga Kampung Bayam Keluar dari KSB Jika Ingin Furqon Bebas

21 hari lalu

Kapolres Jakut Bantah Minta Eks Warga Kampung Bayam Keluar dari KSB Jika Ingin Furqon Bebas

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Muhammad Furqon, ditahan di Polres Jakarta Utara seusai dilaporkan oleh PT Jakpro

Baca Selengkapnya

Penerobosan Kampung Susun Bayam, Polisi Sebut Satu Warga yang Ditahan sesuai Laporan Jakpro

21 hari lalu

Penerobosan Kampung Susun Bayam, Polisi Sebut Satu Warga yang Ditahan sesuai Laporan Jakpro

Tak ada eks warga Kampung Bayam lain, kecuali Furqon, yang menjadi tersangka dalam kasus penerobosan Kampung Susun Bayam (KSB).

Baca Selengkapnya

Penangguhan Penahanan Ditolak, Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Minta Kuasa Hukum Diganti yang Lebih Berani

22 hari lalu

Penangguhan Penahanan Ditolak, Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Minta Kuasa Hukum Diganti yang Lebih Berani

Akibat penolakan penangguhan itu, warga eks Kampung Bayam tersebut tidak bisa merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah bersama keluarganya di rumah.

Baca Selengkapnya

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Terpaksa Rayakan Idul Fitri di Tahanan Polres, Ini Kata Sang Istri

23 hari lalu

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Terpaksa Rayakan Idul Fitri di Tahanan Polres, Ini Kata Sang Istri

Usai Salat Id, sejumlah penghuni Kampung Susun Bayam bersama Munjiah menjenguk Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam itu di tahanan.

Baca Selengkapnya

Abu Dhabi Bangun Pulau Esports Pertama di Dunia, Ada Bootcamps hingga Resor Mewah

25 hari lalu

Abu Dhabi Bangun Pulau Esports Pertama di Dunia, Ada Bootcamps hingga Resor Mewah

Pulau esports di Abu Dhabi mungkin akan terlihat sepi karena hanya sedikit orang di luar, kebanyakan orang sibuk bermain atau membuat game.

Baca Selengkapnya

Polisi Tetapkan Ketua Kampung Bayam Furqon Sebagai Tersangka

25 hari lalu

Polisi Tetapkan Ketua Kampung Bayam Furqon Sebagai Tersangka

Jakpro melaporkan Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Furqon dengan tuduhan pencurian, perusakan, dan penempatan rumah susun tanpa izin.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi