TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi-fraksi di DPRD DKI mengkritik rendahnya serapan anggaran dalam pemerintahan Gubernur Anies Baswedan sepanjang tahun ini. Kritik tak terkecuali datang dari fraksi pengusung dalam pilkada lalu.

Baca:
Anies dan Dewan Rancang APBD Rp 89 Triliun, Pusat Akan Koreksi?

Fraksi Gerindra, misalnya, menilai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau dinas belum maksimal menyerap anggaran dari APBD 2018. Anies Baswedan diminta mengaudit kinerja mereka semua yang serapan anggarannya rendah.

"Kami berharap saudara gubernur beserta jajarannya melakukan audit serta monev (monitoring evaluasi) kinerja para pimpinan SKPD dan UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah)," kata Dwi Ratna, anggota Fraksi Gerindra yang membacakan pandangan umum dari fraksinya itu dalam Rapat Paripurna DPRD DKI, Kamis 29 November 2018.

Anies, lanjut Dwi, harus lebih sungguh-sungguh memastikan semua program Pemerintah DKI berjalan tahun depan. Dengan begitu, serapan APBD 2019 bisa mencapai 90 persen.

Baca:
Anies Baswedan Klaim Serapan Anggaran Lebih Baik Daripada Era Ahok
Serapan Anggaran Rendah, Ini Saran Politikus NasDem untuk Anies-Sandi

Fraksi PKS, lewat sekretarisnya, Achmad Yani, malah menilai perencanaan kurang matang penyebab program mandek atau gagal pada tahun ini. Misalnya, pembebasan lahan dan pembangunan rumah susun sederhana sewa yang banyak tertunda.

"Fraksi PKS mengingatkan perlunya perencanaan matang dalam pelaksanaan kegiatan besar atau program yang memerlukan alokasi anggaran besar," kata Achmad.

Baca juga:
Longsor di Kalisari: Anies Minta Rumah Dibongkari, Dinas Kok Beda

Dalam laman www.publik.bapedadki.net tercatat serapan anggaran DKI hanya mencapai 61,46 persen per hingga Kamis sore, 29 November 2018. Artinya, Pemerintahan Anies Baswedan baru menggunakan Rp 46,15 triliun dari alokasi daftar penggunaan anggaran (DPA) senilai Rp 75,09 triliun.