Kata Ombudsman Jakarta Raya Soal Keluhan Layanan Publik di Bogor

Senin, 3 Desember 2018 15:59 WIB

Tugu Kujang, Bogor. TEMPI/Arie Basuki

TEMPO.CO, Jakarta -Tingginya laporan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan pelayanan publik di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan melakukan jemput bola pengaduan di wilayah Bogor.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengatakan, selama periode Januari - November 2018, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menerima 33 laporan masyarakat yang 75% diantaranya tinggal di Kabupaten Bogor. Sementara 25% lagi merupakan pengaduan warga dari Kota Bogor.
Baca : Kasus Air di Sentul, PDAM Bogor Rekomendasi Ombudsman

Dari jumlah laporan itu, sebanyak 1.600 anggota masyarakat terkena dampak maladministrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

"Atas fakta tersebut, kami berencana melakukan jemput bola pengaduan pelayanan publik di wilayah Bogor dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan menangkap lebih banyak aspirasi masyarakat Bogor," kata Teguh berdasarkan keterangan resmi yang diterima Tempo, Senin 3 Desember 2018.

Teguh mengatakan, dari total pengaduan, 42 persennya merupakan penundaan berlarut yang masuk dalam kategori maladministrasi, kemudian 15 persen penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur dan 12 persen Permintaan Imbalan berupa Uang, Barang atau Jasa.

Advertising
Advertising

“Untuk substansi laporan, isu mengenai pertanahan menempati posisi teratas dengan 30%. Disusul kemudian dengan isu kepolisian 15% dan pendidikan 12%,” kata Teguh.

“Tak ayal bila Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional menjadi institusi tertinggi yang diadukan oleh masyarakat,” lanjut Teguh

Teguh menilai laporan masyarakat yang masuk ke kantong pengaduan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya merupakan puncak gunung es dari jumlah laporan mengenai penyimpangan pelayanan publik yang sebenarnya lebih besar lagi.

"Boleh jadi banyak masyarakat yang masih belum tahu ke mana harus mengadu atau tidak tahu kalau selama ini menjadi korban maladministrasi, untuk itulah kami hadir langsung ke wilayah Bogor untuk menerima konsultasi atau pengaduan dari warga Bogor," katanya.
Simak pula :
Kecaman Rizieq Soal Jokowi di Reuni Akbar 212, Apa Kata Bawaslu?

Rencananya, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan melakukan kunjungan ke beberapa kantor media massa di wilayah Bogor dan melakukan pertemuan dengan masyarakat dan insan media massa selama dua hari: 4-5 Desember 2018.

Adapun pelayanan penerimaan pengaduan keliling Ombudsman Jakarta Raya tersebut akan dilayani dalam sebuah moda bernama "Mobil Klinik" yang akan beredar di sekitaran Jalan Padjajaran dan Sentul, Bogor.

Berita terkait

Polisi Diduga Tabrak Pengendara Motor Hingga Tewas, Laporan Keluarga Korban Sempat Diabaikan Polres Bogor

1 hari lalu

Polisi Diduga Tabrak Pengendara Motor Hingga Tewas, Laporan Keluarga Korban Sempat Diabaikan Polres Bogor

Keluarga korban sempat mendapat perlakuan tidak enak dari pelaku yang seorang polisi berpangkat Bripda. Polres Bogor disebut telah olah TKP.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

1 hari lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

1 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

1 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

1 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Kurir Pabrik Ganja Sintetis Pinaca Mengaku Dijanjikan akan Dibayar Rp 80-Rp 100 Juta

2 hari lalu

Kurir Pabrik Ganja Sintetis Pinaca Mengaku Dijanjikan akan Dibayar Rp 80-Rp 100 Juta

GBH, kurir tempat produksi ganja sintetis di Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, mengaku dijanjikan oleh pengendali imbalan Rp 80-100 juta.

Baca Selengkapnya

Polisi Ungkap Tempat Produksi Ganja Sintetis 'Pinaca' di Sentul, Bahan Baku Dibeli dari Cina Pakai Crypto

2 hari lalu

Polisi Ungkap Tempat Produksi Ganja Sintetis 'Pinaca' di Sentul, Bahan Baku Dibeli dari Cina Pakai Crypto

Polda Metro Jaya mengungkap laboratorium terselubung narkoba jenis cannabinoid/MDMB-4en-Pinaca atau ganja sintetis di Sentul, Bogor.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

2 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Polisi Tangkap Eks Manajer Restoran Hotman Paris yang Bawa Kabur Uang Rp172 Juta

4 hari lalu

Polisi Tangkap Eks Manajer Restoran Hotman Paris yang Bawa Kabur Uang Rp172 Juta

Tersangka berinisial FA diduga membawa kabur uang di restoran Hotmen milik pengacara Hotman Paris

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

4 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya