Gerindra Tepis Pemahaman PKS Soal Fit and Proper Test Calon Wagub DKI

Senin, 3 Desember 2018 16:51 WIB

Calon wakil presiden, Sandiaga Uno menjawab pertanyaan wartawan didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif menepis anggapan fit and proper test calon wagub DKI hanya momen pengenalan. Syarif menyatakan, pemahaman Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) itu tak benar.

Baca: Gerindra: PKS Harusnya Tak Cuma Ajukan 2 Calon Wagub DKI, Sebab..

Menurut Syarif, uji kepatutan dan kelayakan telah disepakati antara Ketua DPD Partai Gerindra Mohamad Taufik dan PKS dalam pertemuan sebelumnya. "Itu kan cara pak Taufik supaya mengurangi ketegangan sebetulnya ya kan," kata Syarif saat dihubungi, Senin, 3 Desember 2018.

Menurut Syarif, dalam pertemuan PKS dan Gerindra pada 5 November 2018 memang disebutkan akan ada pengenalan calon wagub DKI. Namun, pengenalan atau ngobrol santai itu hanya bagian dari fit and proper test.

Tujuannya agar tak ada ketegangan saat proses uji. Artinya, Gerindra tetap menganggap, ada seleksi calon wagub DKI lewat fit and proper test itu.

"Lazimnya fit proper ya ada uji kepatutan dan kelayakan, maka itu kita mencari pakar seperti Siti Zuhro," ucap Syarif.

PKS dan Gerindra beda pemahaman soal fit and proper test calon wagub DKI. PKS berpendapat, uji itu ditujukan untuk memperkenalkan kandidat wagub DKI dari kadernya, bukan proses seleksi.

Baca: Bursa Wagub DKI, PKS Sebut Soal Tim Fit and Proper Test Tak Bulat

Advertising
Advertising

Akan tetapi, Gerindra menganggap fit and proper test perlu guna menyaring siapa yang layak jadi pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Beberapa waktu lalu, Anies juga telah menyurati dua partai pendukungnya itu agar segera menentukan siapa calon Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno.

Berita terkait

Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

35 menit lalu

Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 40.

Baca Selengkapnya

Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

1 jam lalu

Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

Sejumlah partai yang dimotori Gerindra dan PDIP menggagas koalisi gemuk untuk memenangkan Pilkada Depok 2024.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

3 jam lalu

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

13 jam lalu

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pakar politik menilai deklarasi Ganjar yang akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja mewakili sikap PDIP.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

17 jam lalu

Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

Rencan Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 akan melanggar Undang-Undang Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Reaksi Gerindra Soal PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

17 jam lalu

Reaksi Gerindra Soal PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Gerindra menyebut disiapkannya Eko Patrio jadi menteri menandakan Zulhas sudah berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

17 jam lalu

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

Isu penambahan kementerian di Kabinet Prabowo mendapat respons dari Presiden Jokowi, Gibran, dan Partai Gerinda. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Soal GanjarJadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Kami Hormati

18 jam lalu

Soal GanjarJadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Kami Hormati

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menghormati keputusan Ganjar Pranowo yang ingin berada di luar pemerintahan. Ini sikap yang mulia.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

20 jam lalu

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

PKS dan Golkar Kota Semarang jajaki koalisi untuk memenuhi syarat 20 persen kursi legislatif guna mengusung calon di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Sebut Penambahan Kursi Menteri di Kabinet Prabowo Adalah Hal Bagus, Ini Alasannya

21 jam lalu

Gerindra Sebut Penambahan Kursi Menteri di Kabinet Prabowo Adalah Hal Bagus, Ini Alasannya

Gerindra menepis anggapan pengembangan jumlah kementerian di kabinet Prabowo sebagai upaya mengakomodasi kepentingan politik.

Baca Selengkapnya