TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuk seluruh kepala dinas secara umum untuk keluhannya tentang pengambilan keputusan. Mereka cenderung melimpahkan semua keputusan kepada dirinya selaku gubernur.

Baca berita sebelumnya:
Limpahkan Semua Kepada Gubernur, Kepala Dinas Bikin Kesal Anies

Anies meminta mereka semua berani mengambil keputusan tanpa menunggu gubernur. "Tidak ada spesifik satu-dua orang. Untuk umum," kata Anies di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Desember 2018.

Menurut Anies, pengambilan keputusan yang tersentral di gubernur sudah membudaya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI. Pimpinan satuan kerja perangkat daerah atau kepala dinas tak berani mengambil keputusan bukan hanya terjadi tiga atau lima tahun terakhir.

"Dari lalu lintas dokumen selama bertahun tahun, memang tradisinya adalah tersentral di gubernur," kata Anies.

Baca:
Bikin Kesal Anies, Kepala Dinas: Masa Hal Kecil Minta Pendapat

Anies menjelaskan kembali keluhan yang sudah diungkap sehari sebelumnya. Dia mengamati selama perjalanan satu tahun di Pemprov DKI, kebanyakan ingin melimpahkan semua keputusan kepada gubernur.

Anies lalu menyinggung pengalamannya sewaktu menjabat Menteri Pendidikan. Dia memaparkan, keputusan sudah bisa ditentukan oleh pimpinan di level masing-masing seperti direktur dan kepala bidang.

Berdasarkan pengalaman itu, Anies menegaskan, akan mencari sosok kepala dinas yang berani mengambil keputusan. Syarat lain adalah berkompetensi menjalankan tugas. Selain itu, pengalamannya harus relevan dengan beban tugas.

Baca:
Anies Baswedan Bikin Pansel Perombakan Kepala Dinas, Sebab...

Menanggapi kegusaran bosnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan kepala dinas tak seharusnya menambah beban Gubernur Anies Baswedan. Menurut dia, sudah sewajarnya SKPD mengerjakan hal teknis, mulai dari proses hingga menentukan keputusan final.

"Jangan semuanya harus dibebankan, melapor gubernur. Buat apa ada SKPD dong," kata Andri saat dihubungi, Rabu, 5 Desember 2018. Andri sebelumnya mejabat Kepala Dinas Perhubungan.