TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Advokasi DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Yupen Hadi mempertanyakan data ribuan penderita gangguan jiwa dalam Daftar Pemilih Tetap DKI Jakarta untuk Pemilu 2019. Data berdasarkan pengumumkan Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan kedua oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa hari lalu.

Baca juga:
Penyerang Polsek Diduga Gangguan Jiwa, Ini Kata Polisi

"Ada yang masuk kategori disabilitas mental itu sebanyak 2.610 orang," kata Yupen saat dihubungi, Kamis malam, 13 Desember 2018.

Gerindra, ujar Yupen, ingin mengetahui lebih jelas ihwal nama dan alamat pemilih penyandang disabilitas itu. Gerindra ingin melakukan pencocokan dan penelitian untuk memastikan apakah 2.610 pemilih tersebut benar-benar mengalami gangguan jiwa.

Jika benar, menurut Yupen, seharusnya mereka tak masuk dalam DPT. Dia menyebut ketentuan dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum melarang penderita gangguan jiwa ikut memilih.

Baca juga:
Raja Kerajaan Ubur ubur Gangguan Jiwa, Kasus Hukumnya Dihentikan?

"Itu kan dilarang sebetulnya bagi orang yang punya permasalahan kejiwaan untuk mencoblos. Nah tapi oleh KPU diperbolehkan," katanya.

Gerindra DKI, kata Yupen, akan mengirim surat permohonan kepada KPU untuk membuka data 2.610 pemilih tersebut. Tak hanya Gerindra, semua partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, disebutnya juga berencana menyurati KPU.

Baca:
Lacak Penderita Gangguan Jiwa, Puskesmas Cilandak Ciptakan Inovasi

Yupen menambahkan, ada juga penambahan 500 ribu suara dalam DPT Hasil Perbaikan Kedua DKI yang patut dipertanyakan. "Kami hanya ingin Pilpres kali ini transparan, supaya demokrasi tidak cacat," ujar Yupen.