TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya siap mengawal demonstrasi di depan Kedutaan Besar Cina hari ini, Jumat, 21 Desember 2018. Seperti diketahui seruan demonstrasi Jumat siang ini beredar di media sosial terkait isu nasib etnis muslim Uighur di negeri itu.

Baca:
Ditekan Pemerintah Cina, Ini 3 Fakta Etnis Muslim Uighur

"Nanti kami akan lakukan pengamanan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Prabowo Argo Yuwono di kantornya, Jumat 21 Desember 2018.

Argo belum dapat merinci berapa personel yang akan diterjunkan untuk pengamanan atau pengawalan tersebut. Menurut dia, jumlah anggota akan menyesuaikan dengan jumlah massa demonstran yang ada. "Kami sesuaikan nanti, akan disiapkan," ujar dia.

Ketika dikonfirmasi wartawan, juru bicara Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, mengatakan demonstrasi untuk mendesak pemerintah Cina menghentikan penindasan kaum muslim Uighur. "Kami juga akan meminta pemerintah Indonesia mengusir Duta Besar Cina," tutur dia.

Novel mengatakan massa peserta demo akan terdiri dari berbagai ormas. ia menyebut jumlah orang yang akan hadir dalam satuan puluhan ribu. "Ini baru pemanasan," ujar Novel.

Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan satu juta orang dari etnis muslim Uighur ditahan pemerintahan Beijing tanpa proses hukum. Menurut Anggota Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, Gay McDougall, wilayah otonom Uighur diubah seperti kamp.

Baca juga:
Demontrasi Bela Etnis Rohingya Bawa Anak-anak, Katanya Untuk Edukasi

Di sana para tahanan diwajibkan mengucapkan sumpah setia kepada Presiden Cina Xi Jinping. Berdasarkan laporan lainnya, mereka juga dipaksa meneriakkan slogan Partai Komunis. PBB juga menerima laporan penyiksaan terhadap tahanan.

PBB telah mendesak pemerintah Beijing mengakhiri penahanan dan segera membebaskan para tahanan tersebut. PBB juga meminta Beijing memberi data tentang jumlah orang yang ditahan dan alasan penahanan.

Pemerintah Cina sudah mengakui menahan sejumlah orang. Namun mereka berdalih tindakan tersebut merupakan upaya mencegah terorisme. Mereka juga membantah menahan tanpa proses hukum. Menurut mereka, warga Uighur justru mendapat pelatihan keterampilan kerja.