TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Abdurahman Suhaimi mendukung keputusan Gubernur Anies Baswedan yang tak memprioritaskan proyek jalan berbayar atau electronic road pricing ( ERP ). Bahkan, ia menyarankan agar proyek tersebut dihapuskan.

Baca: Proyek ERP di DKI dari Era Jokowi, Ahok, Hingga Anies

"Pemerintah itu tugasnya bukan membebani masyarakat. ERP itu membenahi," kata Suhaimi, Sabtu, 12 Januari 2019. "Kalau perlu ERP dibatalin juga ga apa-apa."

Menurut dia, jalan berbayar bukan satu-satunya solusi mengurangi kemacetan di ibu kota. Dari pada memaksa masyarakat membayar ekstra, Suhaimi lebih setuju pemerintah meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu kendaraan umum. "Jadi yang pakai dasi pun akan mau naik kendaraan umum," ujar dia.

Pemerintah berencana menggunakan sistem jalan berbayar untuk membatasi kendaraan di sejumlah jalan utama di ibu kota. Karena sistem ini menggunakan peralatan yang memiliki teknologi tinggi, pemerintah kemudian menggelar lelang pengadaan barang. Namun proses lelang tidak kunjung rampung.

Awalnya lelang ini diikuti oleh tiga perusahaan. Namun belakangan salah satu peserta, yaitu Q-Free, mengundurkan diri. Adapun alasan pengunduran diri perusahaan asal Norwegia itu karena tidak ada ketidakpastian tentang kerberlanjutan proyek. Kenyataan ini membuat proses lelang kembali molor.

Baca: Menteri Perhubungan Budi Karya Minta DKI Segera Terapkan ERP

Menanggapi kendala itu, Anies Baswedan menyatakan tak lagi menjadikan ERP sebagai proyek prioritas. Ia lebih mementingkan untuk menambah transportasi umum ketimbang merampungkan proyek jalan berbayar. "Kami lebih penting membuat transportasi umum lebih banyak daripada ERP-nya. Karena di situlah sebenarnya inti dari kebijakan kita," kata Anies.