TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membela warga sekitar tanggul laut di Muara Baru, Jakarta Utara. Pembelaan diberikan meski warga telah merusak tanggul dengan cara melubanginya sehingga menyebabkan air laut merembes dan menyebabkan rob pada Desember lalu.

Baca berita sebelumnya:
Tanggul Laut Bocor, Anies Sebut Karena Ada Kebutuhan Warga

Anies menyalahkan pembangunan tanggul yang justru dinilainya tanpa komunikasi dengan warga setempat. Tanggul di sepanjang pantai itu adalah bagian dari megaproyek tanggul raksasa untuk melindungi Jakarta dari muka air laut yang terus naik, sementara daratan Jakarta turun.

"Saya lihat di lapangan salah satu permasalahan ini adalah tidak berbicara dengan warga, main patok aja pasang di situ," ujar Anies di Balai Kota, Rabu 16 Januari 2019.

Sebelum ada tanggul, Anies menuturkan, wilayah itu merupakan tempat parkir kapal nelayan dan saluran pembuangan air. Saat ini, akibat adanya tanggul tersebut, warga kesulitan memarkir kapal dan air yang seharusnya mengalir ke laut menjadi menggenang di permukiman.

Baca:
Giliran Proyek Tanggul Laut Raksasa yang Diminta Dikaji Ulang Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pembangunan tanggul raksasa atau NCICD di Muara Kamal, Jakarta Utara, Rabu, 28 November 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

Untuk membuang air tersebut, Anies menjelaskan, warga setempat terpaksa melubangi tanggul. Selain itu warga juga mematok tanggul untuk memarkirkan kapal. "Jadi kebanyakan bukan bocor karena air atau karena rusak. Tapi karena ada kebutuhan," ujar Anies.

Pada 11 Desember 2018 tanggul di Muara Baru bocor dan menyebabkan air laut merembes ke pemukiman warga. Padahal, pada November 2018 Anies sudah melakukan inspeksi ke kawasan tersebut. Inspeksi setelah kejadian rob. Saat itu Anies menjajal kekuatan tanggul dengan menaiki dan menginjak tanggul tersebut.

Baca:
Injak dan Naiki, Anies Uji Kekuatan Tanggul Laut di Muara Angke

Proyek pembangunan tanggul laut rencananya sepanjang 20 km yang dibagi pekerjaannya ke pemerintah pusat, DKI, dan swasta. Belum semuanya dikerjakan terutama oleh swasta pengembang pulau reklamasi.