Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

Rabu, 27 Februari 2019 12:51 WIB

Warga berjalan di atas bambu yang dijadikan sebagai jembatan di Pantai Dadap, yang telah mengering airnya di Tangerang, Banten, 25 April 2016. Air pantai tersebut telah mengering akibat dari reklamasi pembangunan pulau buatan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Tangerang -Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi Mulyanto mengatakan telah melakukan koreksi terhadap konstruksi pembangunan jembatan penghubung Dadap Kabupaten Tangerang ke Pulau Reklamasi di Jakarta Utara yang diajukan pengembang.

"Apakah sesuai atau tidak dengan dengan persyaratan teknis konstruksi," ujarnya kepada Tempo Rabu 27 Februari 2019.
Baca : Kata Pemkab Tangerang Soal Dampak Pembangunan Jembatan Pulau Reklamasi

Untuk itu, kata Slamet, pihaknya mengajukan sejumlah rekomendasi menyangkut masalah teknis struktur jembatan seperti bentangan, pondasi. " Kami melakukan arahan teknisnya meliputi kekuatan teknis hingga kedalaman tiang pancang," kata Slamet.

Menurut Slamet, untuk memastikan keamanan dan kekuatan konstruksi jembatan ini akan ditopang banyak tiang pancang dengan kedalaman bervariasi dari 10 meter hingga 30 meter. "Tiang harus sampai ke titik dasar terkuat di dalam laut," katanya.

Begitu juga dengan tiang beton yang akan menyangga badan jembatan itu, menurut Slamet, struktur pengisian betonnya juga harus dipastikan benar dan menggunakan material yang sesuai dengan spek.

Menurut Slamet, koreksi dan rekomendasi tersebut untuk memastikan kelayakan dan kekuatan jembatan apakah memenuhi ketentuan dan layak dipergunakan. "Misalnya kelayakan teknis, jembatan direncanakan umur manfaatnya 100 tahun, itu harus sesuai."

Rekomendasi dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang ini adalah salah satu pertimbangan dikeluarkannya Ijin Mendirikan Bangunan jembatan tersebut.

Advertising
Advertising

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menerbitkan IMB pembangunan jembatan reklamasi tersebut pada awal Februari lalu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPST) Kabupaten Tangerang Nono Sudarno mengatakan pengajuan ijin membangun jembatan telah dilakukan PT Kukuh Mandiri Lestari sejak 2017 lalu. "Tahun 2017 mereka mengajukan ijin lokasi, pemanfaatan ruang hingga siteplan," kata Nono.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang menunggu rekomendasi teknis dari sejumlah instansi di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten. Pada 2017, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Banten menerbitkan ijin lingkungan disusul Dinas Perhubungan Provinsi Banten menerbitkan Amdal Lalu Lintas jembatan tersebut. Selanjutnya,

Dinas Bina Marga Kabupaten Tangerang juga mengeluarkan rekomendasi terkait teknis pembangunan jembatan itu.
Simak pula :
Tangerang Keluarkan Izin Pembangunan Jembatan Dadap - Reklamasi

Setelah ketentuan itu terpenuhi, Nono melanjutkan, perusahaan mengajukan IMB pada 17 Januari 2019 dan awal Februari 2019 IMB diterbitkan.

Jembatan penghubung Dadap - Pulau Reklamasi, tepatnya Pulau C, ini dibangun sepanjang 1,4 kilometer diatas laut. Adapun panjang jembatan yang masuk wilayah Kabupaten Tangerang sepanjang 900 meter.

Berita terkait

Kementerian ESDM Dorong Industri Lakukan Reklamasi Pascatambang

8 Desember 2023

Kementerian ESDM Dorong Industri Lakukan Reklamasi Pascatambang

Kementerian ESDM mendorong industri tambang melakukan reklamasi pascatambang untuk menjaga stabilitas lahan dan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Bernasib Seperti Rempang, Kampung Tua Panau Batam Dirusak Atas Nama Investasi

30 November 2023

Bernasib Seperti Rempang, Kampung Tua Panau Batam Dirusak Atas Nama Investasi

Warga Kampung Tua Panau Batam memperkirakan proyek reklamasi sudah berlangsung selama satu tahun belakangan.

Baca Selengkapnya

Reklamasi di Pelabuhan Panjang Lampung Dihentikan, KKP: Izin Tidak Lengkap

29 September 2023

Reklamasi di Pelabuhan Panjang Lampung Dihentikan, KKP: Izin Tidak Lengkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara proyek reklamasi milik PT SIM di Pelabuhan Panjang, Lampung. Penghentian dilakukan karena perusahaan itu tidak melengkapi izin yang diperlukan.

Baca Selengkapnya

Profil Aguan Sugianto dan Sukanto Tanoto, Duet Konglomerat Ikut Investasi di IKN Nusantara

22 Agustus 2023

Profil Aguan Sugianto dan Sukanto Tanoto, Duet Konglomerat Ikut Investasi di IKN Nusantara

Aguan Sugianto dan Sukanto Tanoto disebut ikut investasi di IKN Nusantara. Ini profil keduanya, kisah kesuksesan dan pernah diperiksa penegak hukum.

Baca Selengkapnya

PIK 2 Dipuji Erick Thohir, Jubir Anies: Langgar HAM Warga Desa

14 Agustus 2023

PIK 2 Dipuji Erick Thohir, Jubir Anies: Langgar HAM Warga Desa

Erick Thohir memuji pengembang kawasan PIK 2 yang memperhatikan kawasan customer experience. Jubir Anies justru menilainya PIK 2 telah melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Tembok Tinggi Bentengi Kompleks PIK 2, Jubir Anies: Melanggar HAM Warga Desa

12 Agustus 2023

Tembok Tinggi Bentengi Kompleks PIK 2, Jubir Anies: Melanggar HAM Warga Desa

Anies Baswedan, saat menjadi Gubernur Jakarta, memutuskan menghentikan megaproyek barisan pulau reklamasi, kecuali untuk tiga pulau.

Baca Selengkapnya

Jambore Dunia Bermasalah Berakhir, Pemerintah Korea Selatan Didesak Buka Penyelidikan

12 Agustus 2023

Jambore Dunia Bermasalah Berakhir, Pemerintah Korea Selatan Didesak Buka Penyelidikan

Korea Selatan bersusah payah menghindari permasalahan lebih lanjut dalam jambore dunia yang menghabiskan dana 100 miliar won atau Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya

Cerita Bupati, Ridwan Djamaluddin Tolak Cabut Izin Tambang Emas di Trenggalek

10 Agustus 2023

Cerita Bupati, Ridwan Djamaluddin Tolak Cabut Izin Tambang Emas di Trenggalek

Bupati Ipin menolak keras rencana tambang emas itu. Sebaliknya, Ridwan Djamaluddin ingin rencana tambang emas di Trenggalek lanjut.

Baca Selengkapnya

Bupati Kepulauan Seribu Minta Pulau Reklamasi C,D, G dan N di PIK 1 Masuk Wilayahnya

26 Juli 2023

Bupati Kepulauan Seribu Minta Pulau Reklamasi C,D, G dan N di PIK 1 Masuk Wilayahnya

Usul untuk memasukkan 4 pulau reklamasi itu bertujuan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat Kepulauan Seribu.

Baca Selengkapnya

Pulau Reklamasi PIK 2 Diusulkan Masuk Kepulauan Seribu, Heru Budi: Boleh Aja

25 Juli 2023

Pulau Reklamasi PIK 2 Diusulkan Masuk Kepulauan Seribu, Heru Budi: Boleh Aja

Bupati Kepulauan Seribu mengajukan usul ini sebagai upaya penguatan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional dalam mewujudkan konsep Negeri 1.000 Pulau.

Baca Selengkapnya