TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyusuri jembatan penyeberangan orang (JPO) Gelora Bung Karno seusai meresmikan penggunaannya, Kamis 28 Februari 2019. JPO ini adalah satu dari tiga yang diresmikan secara bersamaan dalam sebuah proyek revitalisasi warisan eks Wagub Sandiaga Uno yang dikenal sebagai JPO kekinian.

Baca:
Anies Akui JPO Kekinian Pakai Dana KLB Gubernur Sebelumnya

Anies kelihatan menikmati JPO yang baru selesai disulap menjadi ikon swafoto itu. Tangan kirinya lalu mengeluarkan telepon genggam (handphone) dari saku dan mulai memfoto diri alias selfie. Anies mengundang Sekretaris Daerah DKI Saefullah dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Yusmada Faisal untuk swafoto bersama dirinya

Sebelum itu, Anies juga mengarahkan kamera handphone-nya ke para awak media. Dua kali Anies kelihatan mengabadikan momen para wartawan yang sedang membuntutinya di JPO GBK itu.

Anies menginginkan JPO GBK, Bundaran Senayan, dan Polda Metro Jaya seluruhnya menjadi babak baru dalam menata Ibu Kota. Sebab, desain JPO telah dibuat unik dan artistik. Terpasang juga lampu warna-warni di JPO untuk memberinya pencahayaan pada malam.

Baca:
Lima JPO Ini Direvitalisasi Pakai Dana Kompensasi KLB

"Tempat ini belum dibuka saja sudah menjadi salah satu rujukan untuk pembuatan foto-foto urban di DKI," ucap Anies.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan sambutan pada peresmian tiga JPO di Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Kamis 28 Februari 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Meski penggunaannya telah diresmikan, ketiga JPO kekinian itu belum sepenuhnya rampung. Fasilitas elevator di jembatan belum bisa dioperasikan karena memang masih dikerjakan. Beberapa bagian trotoar menuju satu jembatan juga belum selesai dirapikan.

Baca:
Resmikan 3 JPO Kekinian, Anies: Desain Unik dan Bernilai Seni

Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho mengatakan, revitalisasi ketiga JPO senilai Rp 53 miliar. Dananya didapat dari kompensasi pelanggaran Koefisien Lantai Bangunan (KLB) swasta. Metode pembiayaan ini adalah warisan dari pemerintahan era gubernur sebelumnya yang sempat ditolak Anies di awal pemerintahannya.