TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan mencopot pejabat DKI yang terlibat jual beli jabatan. Apabila si pejabat terbuka kedoknya telah memberi sejumlah uang, Anies menganggap hal tersebut sebagai bentuk penyuapan.

"Kalau dia tidak lapor dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot, karena berarti itu penyuapan," kata Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis, 28 Februari 2019.

Baca: PKB Ungkap Terima Laporan Jual-Beli Jabatan Lurah dan Camat DKI

Anies meminta bagi pejabat yang terlibat jual beli jabatan untuk segera melapor. Menurut dia, pejabat itu adalah korban pemerasan jika melapor. "Kalau korban pemerasan, maka kita akan usut," ujarnya.

Penasihat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas sebelumnya mengungkap adanya tarif menjadi lurah dan camat dalam perombakan pejabat DKI. Ia mengatakan ada kader PKB yang melaporkan informasi itu. "Kita punya di bawah banyak kader, bahkan lurah-lurah juga banyak yang mengeluh seperti itu," kata dia saat dihubungi wartawan.

Baca: Anies Baswedan Rotasi Pejabat DKI, Siapa yang Terkena Penurunan?

Hasbiallah tak mengetahui berapa tarif yang dikeluarkan untuk memperoleh jabatan lurah dan camat itu. Dia juga tak merinci siapa pemberi atau penerima uang. Namun ia menyebut jual beli jabatan ini sudah menjadi rahasia umum.

Pada Senin, 25 Februari lalu, Anies melakukan perombakan terhadap 1.125 pejabat eselon II, III dan IV, termasuk lurah dan camat. Dianatra para pejabat itu ada yang demosi, promosi dan mutasi jabatannya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Saefullah memastikan tak ada permainan uang dalam penempatan lurah dan camat yang baru. Menurut dia, rotasi pejabat yang dilakukan Anies pekan lalu sudah menjadi hak pimpinan dan biasa. "Saya jamin sama sekali tidak ada permainan uang. Saat itu juga kita selesaikan kalau ada penerimaan permainan uang. Jadi jangan fitnah, kalau ada sebutkan," kata dia.