Alasan PA 212 Demo DPRD dan Bela Anies Jual Saham Perusahaan Bir

Jumat, 8 Maret 2019 10:57 WIB

Sekretaris Jenderal Koordinator Pelaporan Bela Islam Novel Bamukmin (kanan) mendatangi kantor Kepolisian Resor Jakarta Selatan, Rabu, 26 September 2018. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Persaudaraan Alumni disingkat PA 212 Novel Bamukmin menjelaskan alasan pihaknya membela keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjual saham milik Pemprov DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta.

Sebab, kata Novel, penjualan saham milik DKI Jakrta di perusahaan bir merupakan salah satu janji Anies saat kampanye Pemilihan Gubernur 2017.

Baca : Ribut Saham Perusahaan Bir, PA 212: Siang Ini 100 Ribu Orang Berdemo di DPRD DKI

"Jadi ini kesepakatan bersama, khususnya dengan umat islam, jika Anies terpilih maka Pemprov DKI harus mencabut sahamnya pada pabrik bir," ujar Novel kepada Tempo, Jumat, 8 Maret 2019.

Oleh sebab itu, Novel mengatakan pihaknya akan mendukung penuh dan mengawal keputusan Anies menjual saham di PT Delta Djakarta. Salah satunya dengan melakukan demo di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta yang menolak keputusan Anies menjual saham tersebut.

Ilustrasi Pabrik Bir. REUTERS/Thomas Mukoya

Novel mengatakan pihaknya akan mengerahkan sebanyak 100 ribu massa untuk mengepung DRPD Jakarta pada Jumat sekitar pukul 13.00. Ia menjelaskan ribuan masa itu berasal dari organisasi masyarakat seperti Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam (LPI), Komando Brigade 411, Brigade Jawara Betawi, serta sayap organisasi lainnya.

"Kami minta di Jakarta selain dibangun fisik, tapi juga moral dan spiritualnya. Itu yang penting. Dan ini komitmen kami (menjual saham bir)," ujar Novel.

Diketahui, Pemprov DKI melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) tengah bersiap menjual saham PT Delta Djakarta di tahun 2019 ini. Namun, rencana tersebut mendapat pertentangan dari Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Simak juga :
Penjualan Saham di Perusahaan Bir Belum Teralisasi, Anies Sebut Faktor Politik

Prasetio menyatakan tetap menolak rencana Pemprov DKI Jakarta melepas saham di PT Delta Djakarta. Menurut dia, perusahaan bir itu tidak merugikan Pemprov DKI Jakarta dan justru memberikan dividen bagi keuangan daerah. "Salahnya Delta tuh apa sih PT itu? Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat Rp 50 miliar," ujar Prasetio.

Sebelum adanya rencana aksi demonstrasi oleh massa PA 212 ke Gedung DPRD DKI siang ini, Prasetio pernah meminta Pemprov DKI memikirkan ulang rencana penjualan saham di perusahaan bir itu. Ia juga siap berdiskusi dengan Pemprov DKI untuk mengetahui alasan penjualan itu.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 jam lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

5 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

12 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

22 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

33 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

39 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

41 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

44 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

45 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

45 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya