TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginginkan agar perusahaan penyedia jasa ojek online, Go-Jek dan Grab, menyediakan shelter penumpang dalam jarak beberapa meter dari pintu stasiun-stasiun kereta untuk para pengemudi mereka.

Pembangunan shelter tersebut merupakan salah satu cara agar para pengemudi ojek online tidak mangkal di pintu stasiun dan menyebabkan kemacetan lalu lintas.
Baca : Ini Rencana MRT Jakarta untuk Penumpang Pengguna Ojek Online

"Kami harapkan demikian dari penyedia ojek online, baik Grab maupun Go-Jek, peran Dishub hanya memfasilitasi," kata Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan DKI Jakarta Maruli Sijabat saat dihubungi Tempo di Jakarta, Senin, 11 Maret 2019.

Shelter tersebut menjadi titik dimana pengemudi bisa menjemput maupun mengantarkan penumpang mereka. Untuk penyediaan shelter ini, Maruli meminta Go-Jek dan Grab bekerja sama dengan penyedia lahan parkir.

Selain itu, Maruli juga meminta kedua perusahaan membatasi area penjemputan melalui sistem aplikasi yang dimiliki oleh penyedia jaringan mereka.

Sejak November 2018, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menilai kondisi pintu masuk dan keluar stasiun, khususnya stasin Kereta Commuter Line Jabodetabek saat ini sangat berantakan karena ojek online yang bergerombol menunggu penumpang.
<!--more-->

Dia pun meminta operator aplikasi ojek online segera berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait masalah ini.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah meminta kepada para pengemudi ojek online yang sering mangkal di kawasan Sudirman-Thamrin dan kawasan perkantoran lainnya untuk menghilangkan kebiasaan itu.

"Pemilik usaha ojek online juga mulai pikirkan tempat untuk transit dan penjemputan. Kalau mangkal seperti ini terus akan menimbulkan masalah," ujar Anies di Jakarta, Ahad, 22 Juli 2018.

Menurut Maruli, ini hanyalah salah satu solusi yang ditawarkan oleh Dinas Perhubungan Jakarta. Selain penyediaan shelter dan pembatasan jaringan, Dinas Perhubungan juga melakukan upaya pencegahan dengan membuat spanduk-spanduk atau banner. "Berisi himbauan larangan parkir di pintu-pintu masuk keluar stasiun," ujarnya.

Lalu, Maruli menyebut pihaknya juga mengajak Go-Jek dan Grab berdialog menyelesaikan persoalan ini. Terakhir yaitu langkah represif yang dilakukan dengan penindakan oleh pihak kepolisian yaitu, tilang.
Simak juga :
Bikin Macet, Pemerintah Minta Go-Jek Sediakan Shelter

Tempo telah mengkonfirmasi kepada salah satu perusahaan penyedia jasa ojek online yaitu Go-Jek. Manajemen perusahaan mengklaim mencari solusi bersama sejumlah pihak, termasuk PT Kereta Api Indinesia sebagai pemilik kawasan d sekitar stasiun. "Kami akan koordinasi terus, supaya tidak mengganggu lalu lintas," kata Senior Manager Corporate Affairs, Alvita Chen, saat ditemui di Kantor Go-Jek Indonesia, Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Maret 2019.