TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP yang menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menilai penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy oleh KPK dari sudut pandang berbeda. Menurut Pras, penangkapan itu akan dijadikan bukti bahwa di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak ada yang kebal hukum.

Baca:
OTT Romahurmuziy, Politikus Ini Tak Cemaskan Elektabilitas Jokowi

"Siapapun yang terlibat salah, Jokowi tidak akan membela. Dia (Jokowi) gak tebang pilih," ujar Prasetio mengutarakan keyakinannya di kawasan GBK, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Maret 2019.

Romi, sapaan Romahurmuziy, adalah Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf. Adanya penangkapan oleh KPK diyakini Prasetio tak sampai menggerus elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut.

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum PPP Romahurmuziy saat menghadiri Silaturahmi Penyuluh Agama Jawa Tengah 2018 di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 14 April 2018. Ribuan penyuluh agama se-Jawa Tengah yang hadir dalam acara itu merupakan perwakilan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Foto: Biro Pres Setpres

Lebih jauh, Prasetio mengatakan, penangkapan Romi menjadi permasalahan di internal PPP. "Siapa pun dia di koalisi kami, tetap diproses," ujar Prasetio sambil menambahkan, "Tangkap saja. Memang ini salah dia kok."

KPK menangkap Romi di Jawa Timur, Jumat 15 Maret 2019. Statusnya kini tersangka penerima suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019.

KPK juga menetapkan dua orang lain sebagai tersangka yakni Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. Keduanya sebagai pemberi suap kepada Romahurmuziy.