Masa Tenang, Bawaslu DKI: 3 Lokasi TPS Rawan di Jakarta Utara

Minggu, 14 April 2019 14:31 WIB

Ilustrasi Kotak SUara. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, JAKARTA - Pada masa tenang Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta memetakan daerah Jakarta Utara menjadi wilayah paling rawan pelanggaran Pemilu.

"Wilayah rawan pelanggaran Pemilu Jakarta Utara," ujar Ketua Bawaslu DKI, Muhammad Jufri, seusaiApek Penyelenggara Pemilu 2019 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Ahad, 14 April 2019.

Baca: Masa Tenang, Anies Minta Peserta Pemilu Copoti Atribut Kampanye

Jufri menjelaskan bahwa Jakarta Utara rawan pelanggaran Pemilu lantaran berada di kawasan padat penduduk. Dalam masa Pemilu 2019, Bawaslu sudah dua kali memproses pelanggaran aturan pemilu di kawasan itu, antara lain sampai vonis pengadilan kasus politik uang dan berkampanye di tempat ibadah.

Jufri menyebutkan secara garis besar TPS yang berpotensi rawan pelanggaran adalah pertama, TPS di kawasan padat penduduk; kedua, di rumah susun dan apartmen; serta TPS di wilayah rawan banjir.

Menurut dia, di masa tenang Pemilu 2019 Bawaslu DKI masih menyusun pemetaan TPS yang rawan. Di masa tenang Bawaslu akan melakukan patroli sampai hari pencoblosan 17 April mendatang. Patroli tersebut melibatkan personel Kepolisian, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), hingga tokoh masyarakat.

Lihat: Masa Tenang Pemilu 2019, Bawaslu Bogor Waspadai 3 Pelanggaran

Jufri juga mengingatkan sejak masa tenang Pemilu 2019 para peserta jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan pemilu. "Kalau melanggar akan berhadapan dengan kami, Bawaslu."

Taufiq Siddiq

Berita terkait

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

1 jam lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

19 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

20 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

2 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

3 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

4 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

4 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

4 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya