Bawaslu DKI Sebut 8.204 TPS di Jakarta Rawan, Penyebarannya?
Reporter
Imam Hamdi
Editor
Dwi Arjanto
Senin, 15 April 2019 15:51 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta memetakan 8.204 Tempat Pemungutan Suara alias TPS di wilayah ibu kota masuk kategori rawan. Adapun total TPS di DKI Jakarta mencapai 29.063 TPS.
Komisioner Bawaslu DKI Puadi mengatakan sedang melakukan identifikasi TPS rawan di lima kota dan satu kabupaten di DKI.
Baca : Masa Tenang, 4 Alat Peraga Kampanye Jumbo Bikin Repot Petugas
"Berdasarkan hasil sementara jumlah tersebut yang didapatkan terkait TPS yang dianggap rawan," kata Puadi melalui keterangannya, Senin, 15 April 2019.
Puadi merinci jumlah TPS yang dianggap rawan tersebut tersebar di Jakarta Barat 4.137, Jakarta Utara 239, Jakarta Selatan 826, Jakarta Pusat 457,Jakarta Timur 2.488 dan Kabupaten Kepulauan Seribu 57 TPS.
Sejumlah variabel menyebabkan ribuan TPS tersebut dianggap rawan. Adapun variabel pertama terkait dengan penggunaan hak pilih atau hilangnya hak pilih.
Dari variabel pertama itu yang mendapat perhatian karena banyak terdapat pemilih DPT Tambahan (DPTB) dalam TPS, terdapat pemilih dari daftar pemilih khusus (DPK) dalam TPS, TPS dekat perguruan Tinggi, TPS dekat Rumah Sakit dan TPS dekat lembaga pendidikan seperti pesantren atau asrama.
Variabel kedua terkait dengan kampanye. Dalam hal ini pengawas melihat ada potensi praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye di TPS. Selain itu, potensi lainnya adalah praktik menghina atau menghasut di antara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar TPS. "Kecurangan ini juga menjadi rawan terjadi di DKI."
Simak juga :
Ini Alasan Bawaslu DKI Sebut Cakung di Peta Kerawanan Pemilu 2019
Sedangkan, variabel ketiga adalah potensi pelanggaran yang dilakukan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berkampanye untuk peserta Pemilu. Variabel terakhir adalah karawanan karena TPS berada di dekat posko atau rumah tim kampanye peserta Pemilu.
"Kami juga melihat potensi kerawanan logistik atau perlengkapan pemungutan suara mengalami kerusakan untuk di TPS," ujar Puadi terkait detil catatan Bawaslu DKI tersebut.
