Polisi Terjunkan Seribu Personel Jaga Demo di Depan Bawaslu Pusat

Rabu, 24 April 2019 12:28 WIB

Demo Aksi tolak pemilu curang yang digelar oleh sejumlah ormas di depan gedung Bawaslu Pusat, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, pada Rabu, 24 April 2019, Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya menerjunkan seribu personel untuk berjaga di depan gedung Bawaslu di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2019. Hari ini, massa Aksi Tolak Pemilu Curang akan berdemonstrasi di Bawaslu.

Baca: Bawaslu DKI Besok Panggil KPU Klarifikasi Salah Input Data C1

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono. "Personel sekitar 1.000," tutur Argo lewat pesan pendek, Rabu pagi.

Menurut Argo, berdasarkan surat pemberitahuan yang masuk ke Kepolisian, aksi demonstrasi tersebut akan dilakukan oleh beberapa kelompok organisasi masyarakat (ormas). Argo menjelaskan, jumlahnya pun berbeda-beda, ada yang memberi surat pemberitahuan dengan jumlah massa 100 orang, ada juga yang 200 orang.

Salah satu juru bicara massa yang akan berdemo, Ustad Abu Jibril Fuad, lewat sambungan telepon mengatakan aksi yang mereka gelar hari ini tak ada kaitannya secara spesifik mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Presiden 2019.

Baca: OTT Penyebar Amplop di Leuwiliang, Begini Penjelasan Bawaslu Bogor

Menurut dia, massa demonstrasi di depan Bawaslu hari ini berasal dari beberapa elemen masyarakat. "Intinya kami menginginkan pemilu yang jujur dan bersih," kata dia. "Jangan dikaitkan dengan pasangan calon tertentu."

Advertising
Advertising

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

10 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

11 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

Gelombang Protes Kampus Pro-Palestina di Amerika Serikat Direpresi Aparat, Dosen Pun Kena Bogem

2 hari lalu

Gelombang Protes Kampus Pro-Palestina di Amerika Serikat Direpresi Aparat, Dosen Pun Kena Bogem

Polisi Amerika Serikat secara brutal menangkap para mahasiswa dan dosen di sejumlah universitas yang menentang genosida Israel di Gaza

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

2 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina

2 hari lalu

Mahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina

Mahasiswa Universitas Columbia mengajukan pengaduan terhadap universitas di New York itu atas tuduhan diskriminasi dalam protes pro-Palestina

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

2 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

2 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya