TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kota Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian, meskipun ada pemindahan Ibu Kota negara.

Anies menyampaikan hal tersebut saat menggelar kegiatan Development Partners' Coffee Meeting bagi Mitra Kerjasama Luar Negeri.
Baca : DPRD DKI Beda Kata dengan Anies Soal Pemindahan Ibu Kota, Kenapa?

"Dengan atau tanpa Pemerintah Pusat di Jakarta, Jakarta akan terus menjadi pusat kegiatan ekonomi di negara ini," ujar Anies di Balai Kota, Selasa sore, 30 April 2019.

Anies menjelaskan sekalipun Ibukota dipindah, masalah khas perkotaan akan tetap ada di Jakarta, seperti misalnya kemacetan. Ia mengatakan saat ini ada 17 juta kendaraan yang beroperasi di Jakarta dan hanya 141 ribu yang dimiliki atas nama pemerintah dan sisanya adalah milik pribadi atau swasta.

"Ini artinya, meskipun jika Ibukota dipindahkan ke tempat lain, tantangan tetap ada dan perlu ditangani dengan atau tanpa Pemerintah Pusat di Jakarta," ujar Anies.

Pada Senin lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas mengenai rencana pemindahan Ibu Kota. Dalam rapat itu, Jokowi memutuskan Ibu Kota dipindah ke luar Pulau Jawa.

Rencana ini didasari karena masalah kemacetan. Selain itu, daya dukung lingkungan Jakarta dinilai sudah tidak baik karena masalah banjir. Banjir di Jakarta bukan saja berasal dari hulu, tapi juga diakibatkan kemiringan muka tanah, terutama di pantai utara Jakarta yang penurunan muka tanahnya sekitar 7,5 sentimeter per tahun.
Simak pula :
Begini Analisa Anies Soal Wacana Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa

Menurut Anies Baswedan, pemerintah pusat masih mengkaji rencana itu. Presiden, kata dia, menugaskan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian PUPR untuk mengkaji lebih lanjut.

"Keputusan itu diserahkan kepada Pemerintah Pusat untuk memutuskannya dan kami semua akan melihat bagaimana kelanjutannya," ujar Anies terkait rencana pemindahan Ibu Kota.