TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa bakal mengurangi kemacetan di Jakarta. Pernyataan ini menampik ucapan Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Masa tidak bisa atasi. Pasti berkurang jauhlah. Ada ribuan pegawai pemerintah pusat yang biasa berkantor di Jakarta kan pindah," kata William saat dihubungi, Selasa, 30 April 2019.
Baca : Begini Analisa Anies Soal Wacana Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa
Menurut dia, sudah banyak negara-negara maju yang memisahkan fungsi bisnis dengan pemerintahannya di dua kota berbeda. Misalnya di Amerika, Washington DC menjadi ibu kota khusus untuk pemerintahan. Sementara kota bisnisnya terletak di New York.
William sepakat dengan rencana pemerintah pusat untuk memindahkan Ibu Kota. Pemerintah saat ini harus segera mengambil keputusan agar tak terjadi kemacetan yang begitu parah pada 2021 mendatang.
"Sebelum kita sama-sama keluar rumah tidak bisa bergerak," ucap William.
Sebelumnya, Anies mengutarakan rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia tidak akan menyelesaikan permasalahan di Jakarta, salah satunya kemacetan. Menurut Anies, kontribusi terbesar bukan aktivitas pemerintahan.
Simak juga :
Rencana Pemindahan Ibu Kota, Anies: Bukan Solusi Masalah Jakarta
"Jadi perpindahan Ibu Kota tidak otomatis mengurangi kemacetan karena kontributor kemacetan terbesar di Jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta, bukan kegiatan pemerintah," kata Anies di Pasar Kenari, Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 29 April 2019.
Anies punya hitungan terkait pemindahan Ibu Kota lalu memaparkan kendaraan pribadi di Jakarta hingga saat ini mencapai sekitar 17 juta. Sementara kendaraan dinas hanya 141 ribu. Jika pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan kendaraan pribadi, menurut dia, maka hanya menyumbang 8-10 persen dari total kendaraan di Jakarta.
