Rekapitulasi 6 Kecamatan Belum Kelar, KPU Jaktim Tambah Kelas

Rabu, 8 Mei 2019 11:32 WIB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu luar negeri, Selasa 7 Mei 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur menyatakan baru empat dari 10 kecamatan yang telah siap melaksanakan rekapitulasi suara tingkat kota Pemilu 2019.

Baca: Lolos ke Senayan? Pesinetron Lucky Hakim Pilih Tunggu Kata KPU

Komisioner KPU Suhanda, mengatakan empat kecamatan yang telah siap melakukan pleno rekapitulasi adalah Kecamatan Matraman, Pasar Rebo, Cipayung dan Ciracas. Sidang pleno dimula pada Selasa malam di Hotel Maxone, Jakarta Timur.

Semestinya sidang pleno rekapitulasi tingkat kota di Jakarta Timur, bisa dimulai sejak Senin kemarin. Namun sidang ditunda lantaran empat kecamatan tersebut belum membawa seluruh logistik ke tempat pleno berlangsung.

Tenggat pleno tingkat kota semestinya hari Selasa. Namun banyak kecamatan yang belum selesai merekapitulasi suara sehingga KPU DKI Jakarta memperpanjang waktu rekapitulasi suara di tingkat kota hingga 9 Mei mendatang.

"Kami targetkan selesai sesuai waktu yang sudah ditetapkan," kata Suhanda saat ditemui di ruang pleno rekapitulasi di Hotel Maxone, Jakarta Timur, Selasa, 7 Mei 2019.

Suhanda mengatakan enam kecamatan yang belum selesai merekapitulasi suara karena banyak kendala yang ditemukan penyelenggara. Keenam kecamatan itu, yakni Kecamatan Makasar, Pulo Gadung, Jatinegara, Duren Sawit, Kramatjati dan Cakung.

Kata Suhanda, salah satu kendala yang terasa adalah lamanya proses hitung suara yang terjadi di setiap tingkatan. "Ada yang pagi ketemu pagi. Banyak yang lelah, bahkan sampai sakit dan ada yang meninggal," ujarnya.

Kendala lainnya adalah banyaknya tempat pemungutan suara di Jakarta Timur yang mencapai 8.234 TPS. Bahkan, Jakarta Timur menjadi salah satu kota dengan jumlah TPS terbanyak di Indonesia. "Kemarin juga banyak TPS yang dihitung ulang atas permintaan saksi," ujarnya.

Baca: Formulir C1 Dirazia Polisi, Bawaslu DKI Minta Keterangan KPU

Untuk mempercepat rekapitulasi suara di enam kecamatan yang belum selesai, KPU Jakarta Timur akan menambah jumlah kelas. Biasanya, kata dia, di setiap kelurahan hanya ada satu kelas untuk proses penghitungan suara."Asalnya per kecamatan juga hanya ada empat kelas suara sekarang kami sediakan sampai 10 kelas agar penghitungan cepat selesai."

Advertising
Advertising

Berita terkait

Dana Pembangunan Masjid di Cakung Diduga Dilarikan Kontraktor, Warga Pilih Diam Tak Mau Ikut Campur

9 jam lalu

Dana Pembangunan Masjid di Cakung Diduga Dilarikan Kontraktor, Warga Pilih Diam Tak Mau Ikut Campur

Dana pembangunan Masjid Al Barkah di Cakung diduga dilarikan oleh kontraktor. Warga geram sekaligus pasrah, tak mau campur tangan.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

9 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

12 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

15 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Tergusur Proyek, Pembangunan Masjid Baru di Cakung Kini Mangkrak

17 jam lalu

Tergusur Proyek, Pembangunan Masjid Baru di Cakung Kini Mangkrak

Uang pembangunan Masjid Al Barkah di Cakung Jakarta Timur diduga dibawa kabur kontraktor sebesar Rp 9,75 miliar.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya