Pasukan Sorban Pengawal Massa BPN Prabowo Diejek di Bawaslu

Reporter

Imam Hamdi

Jumat, 10 Mei 2019 15:18 WIB

Polisi mengerahkan anggota Brimob bersurban untuk ikut mengawal massa yang akan mendampingi BPN Prabowo-Sandi melaporkan kecurangan di Bawaslu, Jakarta Pusat, 10 Mei 2019. Tempo/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi mengerahkan pasukan untuk mengawal ratusan massa Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi atau BPN Prabowo di kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI, Jakarta Pusat, hari ini, Jumat, 10 Mei 2019. Pasukan sorban di leher dipadu dengan peci tersebut adalah personil Brimob Polri.

Baca: Soal Keaslian Ribuan Formulir C1 Temuan Polisi, Ini Kata Bawaslu

Pasukan sorban berdiri rapi di balik kawat pagar yang berhadapan langsung dengan massa pengunjuk rasa di Gedung Bawaslu RI. Sebagian massa BPN Prabowo, Persaudaraan Alumni 212, GNPF, dan FPI yang hadir di Bawaslu terlihat tidak senang dengan keberadaan anggota Brimob bersorban yang berjaga. bahlan, ada yang melontarkan kata-kata bernada ejekan.

"Palsu! Polisi pakai baret saja. Jangan pura-pura pakai peci," teriak seoramg pengunjung rasa.

Tak hanya itu, massa BPN Prabowo itu juga mendesak polisi supaya membuka pagar kawat dan membiarkan mereka masuk halaman Bawaslu. "Buka, buka pintunya! Buka, buka pintunya!"

Simak Kembali: Rizieq Shihab, Sejak Mendirikan FPI hingga Aksi 212

Persaudaraan Alumni 212 menyatakan pengerahan massa tersebut bukan demonstrasi melainkan mendampingi BPN Prabowo-Sandi yang memgadukan kecurangan dalam Pilpres 2019. "Ini bukan demo, tapi mau lapor ke Bawaslu," ujar juru bicara PA 212, Novel Bamukmin, Jumat, 10 Mei 2019.

Lihat: Fakta Ribuan Formulir C1: Dari Teroris Hingga BPN Prabowo

Rencana melaporkan dugaan kecurangan itu sudah disampaikan oleh BPN Prabowo dalam konferensi pers kemarin, Kamis, 9 Mei 2019. Direktur Relawan BPN, Ferry Juliantono, menuturkan selain ke Bawaslu, laporan juga akan dilayangkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

IMAM HAMDI

Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

2 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

3 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

3 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

5 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

7 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

7 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya