Rekap Suara Jaksel Sebabkan 4 Parpol Walk Out, Ini Penjelasan KPU

Jumat, 10 Mei 2019 23:00 WIB

Suasana saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Agus Sudono menjawab aksi walk out yang dilakukan sejumlah saksi dari partai politik dari rapat pleno KPU DKI hari ini, Jumat 10 Mei 2019. Seluruhnya ada empat parpol meninggalkan ruangan karena menganggap ada kejanggalan dalam data penghitungan suara di Jakarta Selatan.

Baca berita sebelumnya:
Pleno KPU DKI Hari Kedua, Empat Parpol Walk Out

Agus mengungkapkan, Partai Hanura--satu dari empat parpol walkout hari ini--memang pernah mengajukan keberatan atas penghitungan suara di tingkat kota. Menurut Agus, keberatan itu disampaikan di hari terakhir rapat pleno KPU Jakarta Selatan dua hari lalu.

Sayangnya, Hanura tak dapat menunjukkan bukti otentik yang memperkuat keberatannya itu. "Sampai hari terakhir tidak ada keberatan kecuali dari Hanura dan itu di ujung tanpa disertai bukti hanya ditulis dan disampaikan," kata Agus di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat 10 Mei 2019.

Menurut Agus, KPU telah memberi kesempatan kepada saksi dari Hanura untuk membuka bukti-bukti bila ada data suara yang berbeda. Namun, Agus menambahkan, saksi hanya mengisi formulir keberatan atau disebut DB2.

Advertising
Advertising

Baca:
Walk Out Saksi Gerindra Warnai Rapat Pleno KPU DKI Hari Pertama

Hanura kembali menyuarakan protesnya dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi DKI Jakarta hari ini. Saksi Hanura, M. Rusydi Arif, memaparkan dua kejanggalan.

Kejanggalan pertama sehubungan dengan penggelembungan suara. Menurut Rusydi, saksi PKS menemukan ada suara pribadi calon legislatif yang justru ditarik menjadi suara partai.

Keanehan kedua, banyaknya formulir C1 yang kosong. Meski kolom perhitungan suara dalam formulir C1 tak terisi, tapi tertulis jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb). Tak hanya itu, Rusydi menyebut, formulir C1 juga ditandatangani oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi partai.

Baca:
Pernah Viral Presiden Jaksel, Ini Rekapitulasi Suara Prabowo Versi KPU DKI

"Saya minta buka data itu, saya dijebak oleh teman-teman di atas ini (KPU DKI) sebenarnya. Saya dijebak dalam pengertian saya diminta untuk buka data dengan harapan bahwa kita akan buka-bukaan di forum, tapi ternyata kan tidak, (keberatan) malah ditolak," kata dia.

Karena itulah, Hanura memutuskan walk out dari rapat pleno DKI hari ini. Awalnya, saksi dari Hanura dan PPP yang berjalan keluar dari ruang rapat. Menyusul kemudian PKS dan Partai Perindo ikut-ikutan walk out. Alasannya sama, yakni rekapitulasi suara KPU DKI tak sama dengan data internal partai.

Berita terkait

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

18 jam lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Said Iqbal berharap Prabowo-Gibran dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan baik dalam lima tahun ke depan.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

1 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

2 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

2 hari lalu

Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran menemui Presiden Jokowi pada Rabu malam di Istana. Apa yang dibahas?

Baca Selengkapnya

Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

2 hari lalu

Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

Bagaimana sikap PDIP, NasDem, dan PKS usai Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih? Akan jadi koalisi atau oposisi?

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

2 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

Pengrajin pigura bergambar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai marak usai penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Selengkapnya