TEMPO.CO, Jakarta -Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko membantah pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ihwal adanya terminal bus bayangan di sekitar Terminal Terpadu Pulogebang.

“Fakta di lapangan, selama ini tidak ada terminal bayangan di sekitar kawasan Terminal Terpadu Pulo Gebang,” ujar Sigit secara tertulis, Sabtu, 18 Mei 2019.

Baca : Menhub Sebut Banyak Terminal Bayangan, Ini Kata Perusahaan Armada Bus

Sigit mengatakan Dinas telah menindak tegas beragam pelanggaran yang dilakukan operator bus, termasuk jika ditemukan terminal bayangan di Pulaugebang.

Dia berujar, Dinas tak akan segan memberi sanksi tegas berupa pemberhentian operasi atau pengandangan apabila ada operator nakal yang melakukan pelanggaran berupa penyimpangan trayek maupun dari aspek laik jalan karena tidak memiliki STUK/Lulus Uji Keur.

“Ada 892 bus AKAP yang dikenakan hukuman stop operasi/pengandangan karena pelanggarannya tergolong pelanggaran berat, Dishub DKI telah intens melakukan penertiban bagi bus AKAP yang melanggar baik berupa pelanggaran penyimpangan trayek maupun dari aspek laik,” ujar Sigit.

Sigit mengatakan, penindakan oleh Dishub DKI telah sesuai prosedur, termasuk menyampaikan laporan ke Kementerian Perhubungan untuk membekuan atau mencabut izin bus AKAP tersebut. Sampai saat ini, kata dia, baru 3 kendaraan yang dibekukan operasinya oleh Kemenhub dari 892 kendaraan yang dilaporkan.

"Diperlukan ketegasan sehingga efek jera atas pelanggaran tersebut bisa optimal" kata Sigit.

Menurut Sigit, penindakan oleh Dishub DKI juga memberikan dampak terhadap pelayanan Terminal Pulogebang. Dia berujar animo masyarakat untuk menggunakan terminal itu meningkat setiap tahunnya.

Baca juga : Dishub DKI: Kami Sudah Laporkan 892 Bus Nakal, Kemenhub Cuma Bekukan 3

Pada Januari-April 2019, kata Sigit, ada 520.516 penumpang yang menggunakan Terminal Pulogebang. Sepanjang tahun 2018, ujar dia, ada 861.138 penumpang berangkat dan datang di terminal itu.

“Animo penumpang sebagai wujud kepercayaan atas kinerja TTPG mengalami peningkatan setiap tahunnya,” kata Sigit.

Sigit menambahkan, saat ini tercatat 180 Perusahaan Otobus (PO) yang beroperasi di Terminal Pulogebang sesuai Izin Trayek dari Kemenhub. Sebanyak 96 diantaranya aktif beroperasi. Selain itu telah dilakukan sanksi penutupan loket kepada 12 PO karena telah melakukan pelanggaran seperti menaikkan tarif tidak sesuai harga tiket, penumpang tidak diturunkan pada terminal tujuan atau karena adanya klaim aduan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Budi Karya Sumadi mengatakan bakal menyurati Dinas Perhubungan DKI karena ditemukan banyak terminal bayangan.

Baca juga : Mudik Lebaran, Harga Tiket Bus di Terminal Pulogebang Naik Gila-gilaan

"Kami akan surati (pemerintah) DKI pekan ini," ucap Budi Karya dalam acara silaturahmi dengan para pengusaha bus di kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei 2019.

Langkah Budi itu spontan dilontarkan sebagai respons dari adanya laporan seorang pelaku usaha di Terminal Pulo Gebang yang resah lantaran saat ini muncul terminal-terminal bus tak resmi. Di dalam suratnya, Budi Karya meminta pemerintah provinsi segera bertindak. Bila Pemprov DKI lamban menindaklanjuti keluhan tersebut, Kementerian Perhubungan akan mengambil alih pengelolaan Terminal Pulo Gebang. "Saya akan surati DKI, kalau dia enggak perbaiki kami ambil alih," ucap Budi Karya.

M YUSUF MANURUNG | FRANCISCA CHRISTY ROSANA