TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mulai menggelar rapat perdana panitia khusus wakil gubernur atau wagub DKI Jakarta hari ini. Pansus tersebut membahas mekanisme pemilihan pengganti Sandiaga Uno itu.

"Pembahasan Wagub ini harus diselesaikan secepat-cepatnya. Kalau DKI ga selesai, nanti ga ada acuan untuk daerah lain," ujar pimpinan rapat yang sekaligus menjadi wakil ketua Pansus, Bestari Barus, Senin, 20 Mei 2019.

Baca: Pemilu Usai, Anies Harap Dewan Segera Bahas Pemilihan Wagub DKI

Dalam rapat itu, turut hadir beberapa perwakilan fraksi di DPRD, seperti Abdurahman Suhaimi dari PKS, Mohamad Taufik dari Gerindra, Gembong Warsono dari PDIP, Ferial Sofyan dari Demokrat, Asraf dari Golkar. Selain itu, turut hadir Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik.

Di rapat perdana itu, tim Pansus mendengarkan dasar hukum serta langkah-langkah pemilihan wagub DKI yang harus dilalui dari Akmal. Tim Pansus yang hadir juga menanyakan beberapa tugas, masa waktu, hingga perbedaan tugas Pansus dengan Panitia Pemilihan (Panlih).

"Pansus bertugas buat kerangka regulasi dan standarnya sampai detail. Sedangkan Panlih melakukan eksekusi dari regulasi yang dibuat Pansus," kata Akmal menjelaskan.

Baca: Pansus Wagub DKI, Sekretaris DPRD DKI: Bola di Gerindra dan PDIP

Pembentukan Pansus wagub DKI merupakan hasil rapat pimpinan gabungan DPRD dengan Kemendagri pada Rabu, 13 Maret 2019. Dalam rapat tersebut, dewan memutuskan membentuk Pansus dan Panlih untuk menyeleksi wagub DKI. Keputusan ini diketuk palu oleh Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik selaku pimpinan rapat.

Dua calon wagub DKI yang akan dipilih itu berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Sekretaris DPW PKS Agung Yulianto dan mantan Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu. Pansus memiliki waktu kerja maksimal selama enam bulan.

Namun, Bestari Barus menyampaikan timnya akan bekerja lebih cepat dari ketentuan waktu tersebut. Ia menargetkan Pansus akan membuat tata tertib pemilihan wagub DKI secara mendetail dalam satu bulan. "Sehingga awal Agustus sudah bisa dilakukan pemilihan," ujarnya.