Seorang pria terlihat di tengah kerusuhan 22 Mei di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019. Polisi menyebut FPI membantu mengidentifikasi orang yang diduga menjadi perusuh. REUTERS/Willy Kurniawan
TEMPO.CO, Jakarta -Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rocky Gerung menyebutkan untuk bisa mengetahui fakta yang utuh mengenai kerusuhan 22 Mei bisa dengan membuka rekaman Circuit Closed Television (CCTV) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Saat ini, kata dia informasi yang diketahui mengenai kerusuhan yang terjadi pasca unjuk rasa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat menuntut Presiden inkumben Jokowi dicoret masih bersifat parsial.
"Kapan kita tahu itu? Suatu waktu nanti ketika kita punya akses untuk melihat seluruh CCTV yang mana adalah milik Gubernur Anies Baswedan. Kan seluruh CCTV itu punya DKI kan," kata Rocky saat berbicara di acara diskusi bertajuk People Power Dalam Tinjauan Publik dan Kewarganegaraan di Kantor Lokataru, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat 31 Mei 2019.
Terdapat ribuan kamera televisi sirkuit tertutup, lebih dikenal dengan istilah CCTV, yang mengintai hampir seluruh wilayah DKI Jakarta. Melalui CCTV ini, siapa pun bisa memantau kondisi ibu kota melalui smartcity.jakarta.go.id/maps/
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki 6.000 unit kamera CCTV yang tersebar di berbagai penjuru kota. Ribuan kamera ini sudah terpasang di akhir 2016 lalu, di masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Rocky berharap rekaman CCTV itu sudah bisa beredar ke masyarakat setelah tiga bulan pasca kerusuhan 22 Mei. Ia juga menyebutkan telah menonton beberapa rekaman CCTV yang memperlihatkan peristiwa yang menewaskan sedikitnya delapan orang itu.
"Oh waktu itu Jakarta undercover, this is the real Jakarta undercover. Kita enggak tahu, saya lihat beberapa potongan itu," ucapnya.
Rocky mengakui heran dengan kejadian bahwa rekaman CCTV itu bisa didapatkan oleh media asing seperti Al-Jazeera dan CNN International. Pada sisi lain, kata Rocky malah media di Indonesia tidak bisa mengakses video yang dimiliki Pemprov DKI itu.
"Artinya ada upaya untuk mengendalikan opini pers di Indonesia. Wartawan asing dapat kok. Sumbernya sama lagi. Kenapa kita enggak dapat?"
Rocky Gerung mencurigai adanya intimidasi yang dilakukan untuk membungkam pers nasional terkait keterbukaan informasi soal kerusuhan 22 Mei. "Apa karena Al-Jazeera versi Inggrisnya pakai VPN?" tutur dia setengah bertanya.
