Rizieq Shihab Minta Demo ke MK, Petisi Cabut WNI Menuju 150 Ribu

Reporter

Tempo.co

Senin, 24 Juni 2019 17:05 WIB

Sejumlah massa aksi Halal bi Halal Persaudaraan Alumni 212 mulai berdatangan ke Gedung Mahkamah Konstitusi , Senin, 24 Juni 2019. TEMPO /Taufiq Siddiq

TEMPO.CO, Jakarta - Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) menyatakan telah mendapatkan restu dari Rizieq Shihab untuk menggelar demonstrasi bertajuk Halalbihalal Akbar 212 di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi. Demonstrasi dirancang untuk menyertai sidang putusan sengketa hasil pilpres pada 28 Juni mendatang.

Baca: Massa PA 212 Berduyun Datangi Mahkamah Konstitusi, Tuntutannya?

"Habib Rizieq meminta untuk mengawal karena ini aspirasi umat Islam dan harus disampaikan," kata juru bicara PA 212, Novel Bamukmin, Senin 17 Juni 2019. Seruan untuk demonstrasi itu kini beredar di media sosial. Isinya mengajak halalbihalal akbar 24-28 Juni di ruas-ruas jalan di sekitar Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, Prabowo Subianto, capres yang didukung PA 212, menyatakan tak menghendaki ada demonstrasi dengan alasan menghindari provokasi dan fitnah. Namun, Sekretaris Umum PA 212 Bernard Abdul Jabbar mengatakan mereka lebih mendengar instruksi dari Rizieq Shihab.

Sementara kelompok PA 212 menyatakan itu, petisi online menuntut status WNI Rizieq Shihab dicabut masih terus berkembang. Mengintip laman change.org, Senin siang 24 Juni 2019, petisi telah didukung 115 ribu netizen dan sedang menuju target 150 ribu. Target itu dua kali lipat dari jumlah pendukung yang dicapai per dua pekan lalu.

Advertising
Advertising

Baca: Halalbihalal di MK, Polisi: Aksi Super Damai Tetap Ada Perusuh

Petisi ditujukan kepada Presiden Joko Widodo beserta tiga menterinya yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, dan Menko Polhukam Wiranto. Isinya, menyebut Rizieq sebagai pentolan FPI yang sangat berbahaya dan berafiliasi dengan kelompok teroris ISIS dan dituding hendak merusak NKRI.

riPetisi untuk mencabut kewarganegaraan Rizieq Shihab. Change.org

Petisi melampirkan link video ketika Rizieq Shihab berorasi mendukung ISIS serta menghujat pemerintah atau Presiden Jokowi dan Pancasila. Petisi juga mengaitkan Rizieq sebagai yang paling bertanggung jawab atau otak di balik segala provokasi dari kubu capres Prabowo dalam pemilihan presiden yang baru lalu.

Seperti diketahui sejak hasil hitung cepat diumumkan telah diketahui kalau pilpres dimenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Kubu pemenangan Prabowo lalu menggugat ke MK yang rencananya akan memberi keputusan 28 Juni mendatang.

Baca: Putusan Sidang MK, Polda Metro Akan Razia Massa Luar Jakarta

"RS (Rizieq Shihab) membuat kerusakan di muka bumi dgn menyerukan kopar kapir sesama umat Islam dan nyata nyata tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara," tulis akun Bimantoro menerangkan alasannya mendukung petisi itu. Dia memberikan dukungannya dua hari sebelum artikel ini dibuat.

Sejumlah akun lain menyuarakan ketidaksetujuannya atas pernyataan-pernyataan Rizieq Shihab yang dianggap provokasi dan memecah belah bangsa Indonesia. Seperti kata Nona Lia yang menulis, "Hancurkan pemecah umat dan bangsa."

Berita terkait

Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah

10 jam lalu

Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah

Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

2 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Caleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile

2 hari lalu

Caleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile

Caleg Partai NasDem, Alfian Bara, mengikuti sidang MK secara daring tidak bisa ke Jakarta karena Bandara ditutup akibat erupsi Gunung Ruang

Baca Selengkapnya

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

3 hari lalu

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

Keputusan PAN mencabut gugatan PHPU pileg dengan PPP di MK. Diketahui, permohonan tersebut telah ditandatangani Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

3 hari lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

3 hari lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

3 hari lalu

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

3 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

PDIP Gugat KPU di Pileg Kalsel, Klaim 15.690 Suara Beralih ke PAN

3 hari lalu

PDIP Gugat KPU di Pileg Kalsel, Klaim 15.690 Suara Beralih ke PAN

PDIP menggugat KPU karena dinilai keliru dalam menghitung suara PAN di gelaran Pileg Kalsel.

Baca Selengkapnya