TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tak keberatan dengan demontrasi massa yang memprotes penerbitan Izin Mendirikan Bangunan atau IMB Pulau Reklamasi. Menurut Anies, unjuk rasa adalah hak masyarakat yang perlu dihormati.

"Kami hormati itu, (demonstrasi) adalah hak setiap warga negara, dan kewajiban kami adalah menegakkan aturan," ujar Anies di Gedung DPRD Jakarta hari ini, Senin, 24 Juni 2019.

Baca: Anies dan Ahok Adu Argumen di 3 Hal IMB Pulau Reklamasi

Gubernur Anies menjelaskan bahwa DKI telah menjalankan kewajibannya dengan benar dalam penanganan proyek reklamasi. Ia menyatakan yakin DKI tak melakukan kesalahan prosedural dalam penerbitan IMB pulau reklamasi. "Kami yakin kalau sesuatu itu dikerjakan sesuai dengan prosedur yang benar, sesuai dengan ketentuan yang ada, maka insya Allah tidak ada masalah."

Sebelumnya, berbagai kritik datang kepada Anies menyusul terbitnya IMB ratusan bangunan di Pulau D yang dikelola PT Kapuk Naga Indah (KNI), anak usaha Agung Sedayu Grup. Berbagai organisasi masyarakat seperti Walhi, Kiara, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, hingga BEM UI memprotes keputusan Anies tersebut.

Baca juga: IMB Pulau Reklamasi Terbit Usai Denda Dibayar, Koalisi: Gaya Ahok

Hari ini, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dan BEM UI berunjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta Pusat. Demo tersebut diawali dengan aksi teatrikal berjalan mundur dari Patung Kuda Arjuna Wijaya menuju Balai Kota. Dalam tuntutannya, massa meminta Anies membatalkan penerbitan IMB Pulau Reklamasi, menunaikan janjinya menghentikan proyek reklamasi, hingga mencabut Pergub 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) yang diterbitkan era Gubernur Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.

Setelah menggelar aksi selama dua jam dari pukul 13.00 WIB, Gubernur Anies menerima perwakilan massa anti IMB pulau reklamasi di Balai Kota. Namun, hingga berita ini ditulis, perwakilan massa belum keluar dari Gedung Balai Kota.

M. JULNIS FIRMANSYAH