IMB Pulau Reklamasi Terbit Usai Denda Dibayar, Koalisi: Gaya Ahok

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Deretan bangunan yang berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta, Senin 17 Juni 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Marthin Hadiwinata mengkritik salah satu argumen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dijadikan alasan menerbitkan sertifikat Izin Mendirikan Bangunan alias IMB pulau reklamasi untuk PT Kapuk Naga Indah.

Argumen Anies yang dimaksud adalah bahwa PT KNI telah membayar denda pelanggaran IMB kepada Pemprov DKI. "Ini justru bentuk pemutihan terhadap pelanggaran," kata Marthin di kantor LBH Jakarta, Jumat, 21 Juni 2019.

Baca : Anies Terbitkan IMB Pulau Reklamasi, Koalisi: Mirip Gaya Ahok

Tidak hanya itu, Marthin yang juga anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menilai ada kemiripan pola "pemutihan" antara Anies dan pendahulunya di Pemprov DKI yaitu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat itu, Ahok menetapkan kontribusi tambahan 15 persen kepada pengembang untuk pemerintah daerah dalam setiap lahan reklamasi yang terjual.

"Pola yang hampir mirip dengan gubernur sebelumnya. Jadi, orang bisa membayar sejumlah uang untuk memutihkan pelanggarannya. Bahkan kemudian, bisa secara legal untuk memanfaatkan reklamasi," Marthin menuturkan.

Marthin lantas mempertanyakan komitmen Anies Baswedan yang kerap menarasikan keberpihakan kepada rakyat kecil dengan cara menerbitkan IMB untuk anak usaha Agung Sedayu Group itu. "Kalau saya lihat ini malah bentuk ketidakadilan sosial,".

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI mengeluarkan IMB di Pulau D reklamasi untuk pengembang Kapuk Naga Indah. IMB bernomor 62/C.37a/31/-1.785.51/2018 itu terbit pada November 2018.

Gubernur DKI Anies Baswedan berasalan bahwa IMB dikeluarkan karena Kapuk Naga Indah telah membayar denda. Sebelumnya, pengembang mendirikan bangunan di pulau reklamasi tanpa mengantongi IMB.

"Pihak yang bangunannya mengalami penyegelan harus diproses secara hukum oleh penyidik kami, lalu dibawa ke pengadilan, hakim kemudian memutuskan denda sesuai dengan Perda yang berlaku," ujar Anies melalui keterangan tertulisnya, Kamis malam, 13 Juni 2019.

Baca : Alasan Anies Tak Cabut Pergub Reklamasi Era Ahok

Adapun landasan hukum penerbitan IMB tersebut menurut Anies adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 Pasal 18 ayat 3. Peraturan itu berisi kawasan yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.

Peraturan Pemerintah itu lalu menjadi landasan munculnya Peraturan Gubernur Nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Dalam Pergub itu disebutkan 35 persen areal reklamasi hak penggunanya ada di pihak swasta.

"Jadi suka atau tidak suka atas isi Pergub 206 tahun 2016, itu adalah fakta hukum yang berlaku dan mengikat," ujar Anies.






Profil Ahok, Guru dan Mentor Christine Hakim di Dunia Seni Peran

1 hari lalu

Profil Ahok, Guru dan Mentor Christine Hakim di Dunia Seni Peran

Ahok adalah orang yang pertama kali membawa Christine Hakim ke dunia peran.


Alasan Eks Staf Ahok Tinggalkan PSI dan Tempat Berlabuhnya Kini

2 hari lalu

Alasan Eks Staf Ahok Tinggalkan PSI dan Tempat Berlabuhnya Kini

Dua eks staf Ahok memutuskan meninggalkan PSI. Apa alasannya? Di mana tempat mereka berlabuh saat ini?


Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

2 hari lalu

Berharap PSI Bisa Masuk Senayan, Jokowi: Angkat Isu yang Disukai Anak Muda

Jokowi mengungkapkan keinginannya agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa masuk ke DPR RI. Menurut Jokowi, agar hal tersebut bisa tercapai PSI harus bisa mengatur strategi


Jokowi Minta PSI Ikuti Langkahnya dengan Ahok Saat Pilkada DKI

2 hari lalu

Jokowi Minta PSI Ikuti Langkahnya dengan Ahok Saat Pilkada DKI

Presiden Jokowi meminta PSI mengikuti langkahnya saat maju di Pilkada DKI 2014 bersama Ahok. Ia mengatakan ciptakan tren kemeja kotak-kotak.


Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

6 hari lalu

Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

Heru Budi berterima kasih ke warga yang berkenan pindah ke rusun sehingga proyek sodetan ciliwung bisa dilanjutkan


Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

7 hari lalu

Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

Presiden Jokowi menyebut proyek sodetan Kali Ciliwung mangkrak selama enam tahun. Eks TGUPP DKI membela Anies Baswedan dan menjelaskan perkaranya.


Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

9 hari lalu

Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

Proyek Sodetan Ciliwung sudah terhenti sejak 2015, saat Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat Gubernur DKI. Terkendala pembebasan lahan.


Gabung ke Perindo, Michael Sianipar: Menjanjikan Bagi Politisi Muda yang Tak Punya Backing

9 hari lalu

Gabung ke Perindo, Michael Sianipar: Menjanjikan Bagi Politisi Muda yang Tak Punya Backing

Kenapa eks politikus PSI, Michael Victor Sianipar, bergabung dengan Partai Perindo?


KKP dan Nelayan Bersepakat tentang Kebijakan PNBP

15 hari lalu

KKP dan Nelayan Bersepakat tentang Kebijakan PNBP

Tercapai kesepakatan bahwa penarikan PNBP Pasca-Produksi menggunakan formulasi 10 persen x HAI yang mempertimbangkan HPP.


Dua Penumpang Bajaj Jadi Korban Penodongan Residivis di Tambora, Uang Rp 8 Juta Amblas

17 hari lalu

Dua Penumpang Bajaj Jadi Korban Penodongan Residivis di Tambora, Uang Rp 8 Juta Amblas

Dua korban penodongan itu adalah nelayan yang hendak membeli perlengkapan melaut.