TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 47 ribu personel gabungan TNI-Polri diterjunkan untuk pengamanan sidang putusan Mahkamah Konstitusi yang rencananya digelar, Kamis 27 Juni 2019. Mereka akan disebar tidak hanya di sekitar Gedung MK tapi juga Gedung Bawaslu dan KPU.

Baca: Demo PA 212 Hari Ini, Akses Jalan ke Mahkamah Konstitusi Diblokade

"Khusus di MK ada sekitar 13 ribu personel TNI dan Polri," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Prabowo Argo Yuwono di kantornya, Rabu 26 Juni 2019.

Argo menjelaskan, pengamanan juga akan diberlakukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan tersebut. Argo menyebut di antaranya, hakim dan keluarganya, karyawan MK, serta para pemohon dan termohon dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 itu.

Argo kembali menegaskan adanya larangan demonstrasi di seputar Gedung MK. "Biarlah MK bekerja melaksanakan tugasnya. Kita bisa lihat dari televisi di rumah," kata dia.

Baca: Massa PA 212 Berduyun Datangi Mahkamah Konstitusi, Tuntutannya?

Persidangan pemeriksaan saksi dan bukti sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi selesai digelar sejak 10 Juni. Saat ini, sejak 24 Juni, hakim berembug untuk memutuskan menolak atau mengabulkan gugatan yang diajukan kubu capres Prabowo Subianto itu.

Kelompok Persaudaraan Alumni atau PA 212 menyatakan bakal 'mengawal' rangkaian menuju sidang putusan tersebut lewat aksi bertajuk halalbihalal akbar. Juru bicaranya, Novel Bamukmin, mengatakan aksi bertujuan mendorong majelis hakim konstitusi segera mendiskualifikasi pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca: Rizieq Shihab Serukan Massa ke MK, Petisi Cabut WNI Menuju 150 Ribu

Menurut Novel, akan ada rangkaian aksi di jalan-jalan sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi mulai Senin hingga Jumat pekan ini. Novel mengklaim demonstrasi tak hanya akan dilakukan oleh PA 212. Namun, ia enggan merinci siapa saja elemen masyarakat yang akan ikut itu.