DPRD: Nelayan Tak Rasakan Manfaat Pengembangan Pesisir Ibu Kota

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 3 Juli 2019 01:30 WIB

Nelayan beraktivitas di dekat Pulau G, perairan Teluk Jakarta, Jakarta Utara, Kamis, 27 September 2018. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta -Nelayan mengeluhkan pembangunan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Aliran Barat.

Anggota DPRD DKI Komisi D Bidang Pembangunan, Yusriah Dzinnun, mengatakan tingginya tanggul sekitar lima meter membuat kapal sulit mengakses tempat pelelangan ikan dari titik bersandarnya kapal.

Baca : Zonasi DKI Tak Beri Pemukiman Nelayan Kepulauan Seribu Dikritik

"Bayangkan kalau mereka harus membongkar muat hasil tangkapan mereka ke lima meter ke atas itu agak repot sehingga perlu beberapa mereka membuat tangga-tangga kecil sendiri dan lumayan menyulitkan mereka," kata Yusriah di ruang rapat Komisi D DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019.

Yusriah mengaku melihat langsung kondisi nelayan yang sulit mengakses tempat pelelangan ikan saat dua kali turun ke lapangan di hari kampanye. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah DKI untuk segera merampungkan pembangunan NCICD Aliran Barat.

Dengan begitu, manfaat sosial pembangunan itu akan dirasakan warga khususnya nelayan serta terjadi peningkatan ekonomi. Hingga 2018, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI baru menyelesaikan pembangunan tanggul pantai fase A NCICD Aliran Barat.

Pada 2018, Dinas SDA menyerap 41,16 persen anggaran sebesar Rp 11,47 miliar dari Rp 27,87 miliar. Di tahun ini pemerintah telah memasan spun pile sepanjang 106 meter di Kali Kamal.

Advertising
Advertising

"Mereka bilang belum menikmati kue pembangunan," ujar dia. "Saya liat betul pada saat mereka bongkar di sana mereka berharap sebetulnya tanggul tetap jalan supaya diselesaikan tidak parsial."

Baca : Nelayan Keluhkan Kepulauan Seribu Dikuasai Orang Kaya

Para nelayan, lanjut dia, menunggu pemerintah mengajak komunikasi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Lurah, camat dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI pernah mengajak komunitas nelayan bertemu. Namun, menurut Yusriah, tak ada kabar atau keputusan terbaru sampai hari ini.

Proyek NCICD menjadi program yang lebih terintegrasi, karena bukan hanya proyek penanggulangan banjir. Tujuan lainnya yakni meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Jakarta secara keseluruhan (environmental remediation), termasuk bagi para nelayan.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

2 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

6 hari lalu

KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

KJRI mengatakan, APPM mengatakan 3 kapal nelayan Natuna ditangkap karena melaut di dalam perairan Malaysia sejauh 13 batu dari batas perairan.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

7 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Tiga Kapal Nelayan Tradisional Indonesia Kembali Ditangkap Otoritas Malaysia

9 hari lalu

Tiga Kapal Nelayan Tradisional Indonesia Kembali Ditangkap Otoritas Malaysia

Tiga kapal nelayan Indonesia asal Natuna ditangkap oleh penjaga laut otoritas Malaysia. Dituding memasuki perairan Malaysia secara ilegal.

Baca Selengkapnya

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

9 hari lalu

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Tradisi Lomban Setiap Bulan Syawal di Jepara

13 hari lalu

Asal-usul Tradisi Lomban Setiap Bulan Syawal di Jepara

Tradisi Lomban setiap bulan Syawal di jepara telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Polisi Gagalkan Penyelundupan Sabu dari Malaysia, Pelaku yang Menyamar Nelayan Diupah Rp 10 Juta per Kg

14 hari lalu

Polisi Gagalkan Penyelundupan Sabu dari Malaysia, Pelaku yang Menyamar Nelayan Diupah Rp 10 Juta per Kg

Bareskrim Polri menangkap lima tersangka tindak pidana narkotika saat hendak menyeludupkan 19 kg sabu dari Malaysia melalui Aceh Timur.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

14 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN

20 hari lalu

Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN

Walhi dan Pokja Pesisir Kalimantan Timur sebut kerusakan Teluk Balikpapan salah satunya karena efek pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

24 hari lalu

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Baca Selengkapnya