PSI Ragukan Uji Kepatutan Cawagub DKI, PKS: Lebih dari Tes Dokter

Reporter

Editor

Sabtu, 6 Juli 2019 06:00 WIB

Cawagub DKI Jakarta Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurrahman Suhaimi menjalani fit and proper test di Hotel Aston TB Simatupang, Jakarta, Minggu, 27 Januari 2019. Ketiga calon itu berasal dari kader PKS. TEMPO/Faisal Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengaku heran dengan pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta yang meraguan keberadaan fit and proper test atau uji kepatutan calon wakil gubernur atau cawagub DKI Jakarta.

Suhaimi memastikan uji kepatutan itu ada, karena dirinya salah satu peserta yang diuji. "Waktu itu saya ikut diuji juga, dan saya yang nggak lulus. Kok dibilang gak ada?," kata Suhaimi kepada Tempo, Jumat, 5 Juli 2019.

Menurut Suhaimi, keraguan PSI soal tes itu berarti meragukan para panelis. Menurut dia, para juri seperti Siti Zuhro, Eko Prasojo, Ubedilah Badrun, dan Ahmad Sulhy, merupakan orang-orang yang memiliki kapasitas dalam menyeleksi cawagub DKI.

"Saya diuji sama beliau-beliau ini melebihi ujian dokter sepertinya," kata Suhaimi. Menurut dia, uji kepatutan dan kelaikan cawagub yang diselenggarakan di Hotel Aston Priority, Jakarta Selatan pada Ahad, 27 Januari 2019, itu sudah diumumkan.

Yaitu, dengan meloloskan dua nama: Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. "Dari tiga orang menjadi dua," kata dia.

Advertising

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Rian Ernest meminta Partai Gerindra dan PKS membuka hasil uji kepatutan dan kelayakan cawagub DKI pengganti Sandiaga Uno. Menurut dia, warga Ibu Kota layak tahu informasi itu.

"Kalau fit and proper test ini kan bukan untuk posisi yang bersifat intelijen, pertahanan, keamanan negara, atau terkait kekayaan sumber daya alam kita," kata Rian Ernest di Kantor DPP PSI, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2019.

Dengan dibukanya hasil fit and proper test, menurut Rian, proses pemilihan cawagub DKI menjadi transparan. Selama ini, DPW PSI DKI menilai penetapan cawagub DKI tidak transparan karena publik Jakarta tidak mengetahui latar belakang dan rekam jejak kedua calon.

Rians menambahkan, warga Jakarta setidaknya bisa menilai cawagub DKI dengan menilik hasil fit and proper test. PKS dan Gerindra, ujar Rian, juga bertanggung jawab kepada masyarakat, bukan hanya elite partai. "Kalau Gerindra dan PKS betul-betul progresif kenapa tidak diunggah saja di situs mereka," ucap Rian. "Tapi saya ragu itu (hasil fit and proper test) ada."