TEMPO.CO, Bogor – Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan pembangunan jalan poros tengah timur atau disebut jalur Puncak II masih menunggu penyamaan persepsi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

“Hanya tinggal menyamakan persepsi saja dengan pemerintah pusat, makanya minta dorongan dari Pak Gubernur,” kata Ade saat dikonfirmasi Tempo, Sabtu, 13 Juli 2019.

Baca: Sekretaris Daerah Jawa Barat Dukung Pembangunan Jalur Puncak II

Ade mengatakan pembangunan jalur Puncak II sangat dibutuhkan. Selain untuk mengurangi beban jalur puncak saat ini, pembangunan dibutuhkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar jalur tersebut.

“Dengan dibukanya Puncak II, otomatis akses jalan untuk para petani menyalurkan hasil taninya menjadi lebih cepat, masyarakat terbantu dan dalam rangka percepatan menaikan IPM (Indeks Pembangunan Manusia),” kata Ade.

Baca: Proyek Jalur Puncak II Akhirnya Diambilalih Provinsi Jawa Barat

Menurut Ade, sebelumnya pemerintah pusat mengkhawatirkan pembangunan Puncak II akan menimbulkan maraknya pembangunan permukiman dan dapat merusak lingkungan. “Tapi kami yakinkan, dalam rencana tata ruang kami disana kawasan wisata, nanti akan ada jaminannya,” kata dia.

Bupati Bogor sebelumnya telah meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pembangunan jalur Puncak II dalam kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) Triwulan II di Kabupaten Kuningan, Kamis 11 Juli 2019. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan tanah untuk jalan sejauh 46 kilometer dari hibah masyarakat dan investor. Anggaran pembangunan jalur ini diperkirakan mencapai Rp 1,250 triliun sehingga mesti berkoordinasi dengan pemerintah pusat.